Pemprov Ingin UMP DKI Rp 4,6 Juta Tak Dibatalkan, Apindo Ajukan Kontra Memori Banding

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta akan mengajukan kontra memori banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Langkah ini diambil setelah Pemerintah Provinsi DKI mengajukan banding atas putusan tersebut.

Dalam putusannya, PTUN memerintahkan pemprov untuk membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 yang mengatur UMP pada 2022 naik 5,1 persen atau menjadi Rp 4.641.854.

"Nanti kalau benar (Pemprov DKI banding) dan sudah masuk memori banding, tentu kami akan melakukan upaya yang sama yakni menjawab atas banding tersebut dengan kontra banding," ujar Wakil Ketua DPP Apindo, Nurjaman, saat dihubungi, Kamis (28/7/2022).

Nurjaman menuturkan, Apindo masih menunggu memori banding yang diajukan Pemprov DKI atas putusan PTUN.

Ia menambahkan, Apindo menggunakan pijakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam penentuan UMP Jakarta 2022.

Diketahui Dewan Pengupahan pernah merekomendasikan dua besaran UMP kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berdasarkan hasil sidang pada Senin (15/11/2021).

Unsur pekerja mengusulkan kenaikan 3,57 persen dari UMP 2021 menjadi Rp 4,57 juta PP Nomor 78 Tahun 2015. Sedangkan, unsur pengusaha dan pemerintah mengusulkan kenaikan 0,85 persen dari UMP 2021 menjadi Rp 4,45 juta.

"Menurut kami tidak ada kendala dalam proses penetapan UMP, rujukannya sudah ada, jelas yakni menggunakan PP 36 tahun 2021. Karena apa? karena upah itu diatur dalam PP 36 termasuk provinsi dan kabupaten kota," kata Nurjaman.

Nurjaman berharap putusan PTUN dapat menyelesaikan masalah terkait UMP. Sebab, dalam waktu dekat Apindo bakal membahas soal UMP 2023.

"Sandaran yang diusung oleh PTUN itu tadinya akan menjadi rujukan untuk kami, bahwa proses akan lebih mudah. Dan kami punya peluang untuk kami berbicara dengan semua komponen dalam Dewan Pengupahan DKI Jakarta," kata Nurjaman.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah berharap, dengan adanya upaya banding, nilai upah minimum provinsi (UMP) sesuai kepgub tersebut tidak dibatalkan.

"Kami berharap dengan adanya upaya banding ini, besaran UMP senilai Rp 4.641.852 sesuai Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021 tidak dibatalkan," kata Yayan melalui keterangan tertulis, Rabu (27/7/2022).

Yayan menjelaskan, setelah mengkaji komprehensif, putusan majelis hakim PTUN masih belum sesuai dengan harapan Pemprov DKI Jakarta.

Adapun harapan Pemprov DKI adalah kenaikan UMP yang layak dengan mempertimbangkan tingkat hidup layak dan kenaikan inflasi.

Oleh karena itu, Pemprov DKI memutuskan melakukan banding untuk menjaga kelayakan dan kesejahteraan pekerja.

"Hal ini karena nilai UMP yang ditetapkan dalam kepgub tersebut telah mempertimbangkan angka inflasi serta kelayakan dan kesejahteraan hidup pekerja," jelas Yayan.

Berdasarkan informasi di situs resmi PTUN DKI Jakarta, sipp.ptun-jakarta.go.id, Anies telah mengajukan banding dan menyerahkan memori banding pada Rabu kemarin.

Selain Anies, ada dua serikat buruh yang juga mengajukan banding, yakni Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (DPD FSP PAR REF) DKI Jakarta serta Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi,dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) DKI Jakarta.

Kedua serikat buruh tersebut mengajukan banding pada Selasa (26/7/2022).