Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Presiden KSPI Suarakan Tuntutan Buruh Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, serikat buruh di sejumlah provinsi tidak bisa menggelar unjuk rasa secara serentak untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pada Selasa (6/9/2022).

Said menjelaskan, rencananya buruh akan menggelar demonstrasi serentak di seluruh provinsi. Namun hanya serikat buruh di 20 provinsi saja yang bisa berunjuk rasa.

Oleh karena itu, demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, juga bertujuan untuk menyuarakan tuntutan para buruh di daerah lain, tidak hanya Ibu Kota.

"Beberapa provinsi belum bisa melakukan demonstrasi," ujar Iqbal, di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa.

Iqbal mencontohkan, serikat buruh di Papua hingga saat ini urung melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Sebab, situasi di Papua belum aman dan dapat membahayakan para buruh.

"Seperti buruh di Papua dan Papua Barat, karena faktor keamanan di sana," kata Iqbal.

Menurut Iqbal, sedikitnya 2.000 buruh dari wilayah Jabodetabek berkumpul dan berdemonstrasi di depan Gedung DPR.

Sementara itu, serikat buruh di daerah lain menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah provinsi.

"Tujuannya adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan DPR agar membatalkan kenaikan harga BBM," kata Presiden Partai Buruh itu.

Dalam unjuk rasa tersebut, buruh menuntut DPR membentuk panitia kerja (panja) ataupun panitia khusus (pansus) untuk membahas polemik kenaikan harga BBM.

Di samping itu, tuntutan lain serikat buruh adalah penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta upah minimum pada 2023 dinaikkan hingga 13 persen.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kenaikan harga BBM pada Sabtu (3/9/2022).

Rinciannya, harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari Rp 5.150 menjadi 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah berupaya untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Angka ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan.

Oleh karenanya, pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi tersebut ke masyarakat yang kurang mampu melalui sejumlah bantuan sosial.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.