Gelombang Amarah Pedemo pada Pemerintah yang Naikkan Harga BBM, Bawa Keranda hingga Terobos Kawat Berduri

Sejumlah elemen masyarakat seperti Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani (KSPSI AGN) dan sejumlah organisasi Islam yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022).

Berbagai atribut serta ornamen, seperti keranda mayat dan spanduk bernada protes, dibawa pengunjuk rasa sebagai bentuk sindiran untuk pemerintah yang hingga saat ini belum juga merespons gelombang unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di berbagai daerah di Indonesia.

Keranda "Matinya Hati Nurani Presiden dan DPR"

KSPSI AGN menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Senin siang.

Massa buruh membawa keranda sebagai bentuk sindiran kepada pemerintah atas kebijakan telah menaikkan harga BBM.

Pada keranda berwarna hijau tersebut terdapat tulisan "Matinya Hati Nurani Presiden dan DPR Menaikkan Harga BBM di Saat Rakya Menderita".

"Keranda itu memiliki arti penderitaan yang kami terima. Kalau terus menerus harga BBM naik, maka kami para pekerja lama-kelamaan akan menderita dan mati," ujar Agus Darsana Perwakilan KSPSI AGN Kabupaten Tangerang, Senin.

Dalam demo tersebut, KSPSI AGN telah menyampaikan petisi kepada Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono.

Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea mengatakan, petisi tersebut berisi penolakan terhadap kenaikan harga BBM.

"Dampak pandemi Covid-19 belum semua perusahaan pulih. Sehingga ongkos energi akan jadi alasan perusahaan tidak menaikkan upah buruh," kata Andi Gani.

Kemudian, dalam petisi itu, KSPSI AGN meminta pemerintah menaikkan upah buruh.

"Penghasilan pekerja yang sangat kecil mengakibatkan daya beli pekerja menurun walaupun ada bantuan, sementara tidak semua pekerja mendapatkan bantuan. Akibat kenaikan harga BBM, inflasi besar akan terjadi sekitar 5 sampai 8 persen, untuk itu kami minta ini dipertimbangkan," jelas Andi Gani.

Terobos kawat berduri

Peserta unjuk rasa dari Universitas Ibnu Khaldun memaksa maju ke kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin.

Berdasarkan pantauan, para demonstrans berusaha menerobos kawat berduri serta merobohkan barikade beton yang terpasang di Jalan Medan Merdeka Barat.

Sambil berusaha menerobos kawat berduri, sejumlah mahasiswa membentangkan sejumlah spanduk yang bertuliskan protes atas kenaikan harga BBM.

Di tempat yang sama, peserta unjuk rasa dari GNPR meminta petugas kepolisian untuk membuka kawat berduri yang terpasang di Jalan Medan Merdeka Barat.

"Buka, buka, buka pintunya, buka pintunya sekarang juga," demikian yel-yel yang disuarakan massa GNPR.

Kemudian, terlihat sejumlah anggota kepolisian membentuk barisan barikade untuk mencegah massa merangsek lebih dalam ke kawasan Istana Merdeka.

Doa bersama di lokasi demo

Berbagai upaya dilakukan massa untuk meminta pemerintah menurunkan harga BBM yang dirasa kebijakan itu menyulitkan masyarakat.

Aliansi masyarakat yang tergabung dalam GNPR yang terdiri dari Persatuan Alumni 212 (PA 212), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) dan Front Persaudaraan Islam (FPI) menggelar doa bersama atau istighosah pada aksi tersebut.

Pengeras suara melalui mobil komando GNPR melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an serta berdoa meminta pertolongan Tuhan Yang Maha Esa atas kesulitan masyarakat Indonesia atas naiknya harga BBM.

Kemudian, peserta unjuk rasa GNPR duduk bersama di Jalan Medan Merdeka Barat ikut berdoa sambil mengikuti bacaan doa yang berasal dari pengeras suara tersebut.

Tak hanya berdoa, peserta aksi dari GNPR juga melantunkan shalawat di tengah aksi demo menolak kenaikan harga BBM.

Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin mengungkapkan, setidaknya ada tiga tuntutan yang disampaikan oleh GNPR pada aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda.

"Ada tiga tuntutan utama yg akan kami sampaikan, pertama turunkan harga BBM," kata Novel.

Selanjutnya, massa aksi meminta pemerintah untuk menurunkan harga-harga bahan pokok dan menuntut pemerintah agar tegakkan supremasi hukum.