Saat Wali Kota Idris Nasihati Hasto PDI-P yang Pertanyakan Prestasi Depok...

Menurut Idris, pernyataan Hasto bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri.

Idris menyampaikan itu sebagai respons atas pernyataan Hasto yang mempertanyakan prestasi Kota Depok di bawah kepemimpinan kepala daerah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Diketahui, Hasto menyinggung soal prestasi Kota Depok saat menanggapi banyaknya spanduk penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dipasang kader PKS.

"Namanya figur publik, apalagi tingkat nasional, itu dalam ber-statement sejatinya penuh dengan pertimbanganlah ya. Karena itu akan menjadi sesuatu hal yang menjadi bumerang gitu, kalau dia (Hasto) salah memberikan statement," ujar Idris di Alun-alun Kota Depok, Senin (19/9/2022).

Berkait dengan kenaikan harga BBM, Idris mengatakan, pemerintah daerah hanya mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang telah menetapkan harga BBM naik.

"Kami sebagai pemerintah eksekutif di wilayah Depok ini, jadi tentunya menerima segala kebijakan pemerintah karena kami adalah bagian dari pemerintah itu sendiri," kata Idris.

Kendati demikan, Idris menyebutkan, pihaknya telah bergerak cepat dalam menangani permasalahan warganya yang terdampak kenaikan harga BBM.

"Kami alhamdulillah gerak cepat dalam hal tindak langkah follow up dari kebijakan kenaikan BBM tersebut, misalnya melalui bansos dan BLT, sudah kami operasikan melalui kantor pos, dan ada bantuan juga dari kami tambahan Rp 150.000 per orang selama tiga bulan," kata Idris.

Selain itu, Idris memamerkan bahwa ia telah menginstruksikan aparatur sipil negara (ASN) untuk bersedekah kepada warga yang terdampak kenaikan harga BBM.

Sebelumnya diberitakan, Hasto menantang PKS untuk menunjukkan kepala daerah dari PKS yang berprestasi.

Hal itu disampaikan Hasto dalam merespons banyaknya spanduk penolakan kenaikan harga BBM yang dipasang kader PKS.

Menurut Hasto, sebelum mengkritik pemerintah, PKS semestinya melakukan autokritik karena Hasto pun mempertanyakan hasil kepemimpinan PKS di Kota Depok.

"Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi? Di Kota Depok, puluhan tahun dipimpin PKS, tetapi bagaimana prestasinya? Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks," kata Hasto dalam siaran pers, Sabtu (17/9/2022).

Namun, Hasto mengingatkan bahwa PKS pun mendukung kenaikan harga BBM ketika menjadi salah satu partai pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"PKS harus melihat bagaimana Presiden Jokowi ini telah melakukan upaya yang tidak dilakukan ketika PKS berada di pemerintahan Pak SBY," kata Hasto.

Hasto mengatakan, di sektor energi, pemerintahan Joko Widodo berhasil mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam, sedangkan pemerintahan SBY justru menyerahkan Blok Cepu ke Exxon Mobil.

Selain itu, kata Hasto, pemerintahan Jokowi membangun sejumlah kilang minyak bumi meski sempat tertunda akibat pandemi Covid-19.

Hasto pun mengeklaim banyak pihak di dunia yang mengapresiasi kebijakan Jokowi dalam mengelola perekonomian sehingga membawa Indonesia keluar dari krisis.

Menurut Hasto, semua partai politik harusnya memberikan dukungan kepada pemerintah yang menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depannya.

"Bank Dunia juga sekarang memperkirakan akan terjadi resesi pada 2023 sehingga baiknya semua parpol memberikan seluruh energi positif daripada kampanye sepihak yang tidak berbasiskan pada data," ujar Hasto.