Ada Instruksi Kemenkes, Apotek di Ciputat Hentikan Sementara Penjualan Obat Sirup

Hal itu menyusul adanya instruksi dari Kementerian Kesehatan untuk menghentikan sementara peredaran obat bebas ataupun obat bebas terbatas.

Petugas apotek di Ruko Bukit Nusa Indah mengatakan, pihaknya memperoleh instruksi tersebut melalui surat elektronik (surel) langsung dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Harus disetop dulu, enggak boleh jual parasetamol cair atau sirup dari BPOM karena masalah yang di India," kata dia saat ditemui di Ruko Bukit Nusa Indah, Rabu.

Ia menjelaskan, berdasarkan surel yang dikirim BPOM, penjualan obat sirup dihentikan sementara karena kandungan obat tersebut saat ini masih dalam penelitian.

Belum diketahui sampai kapan instruksi larangan itu berlaku, yang pasti pihak apotek hanya bisa menunggu kabar selanjutnya dari BPOM.

"Instruksinya dari BPOM. Semua yang isi kandungannya parasetamol sementara disetop dulu, katanya ada zat tambahannya, jadi diteliti dulu. Enggak tahu sampai kapannya," kata dia.

Kementerian Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SR.01.05/III/3461/2022 tentang Kewajiban Penyelidikan Epidemiologi dan Pelaporan Kasus Gangguan Ginjal Akut Atipikal (Atypical Progressive Acute Kidney Injury) pada Anak.

Instruksi ini menyusul merebaknya kasus gangguan ginjal akut misterius atau gangguan ginjal akut progresif atipikal yang menyerang anak-anak, umumnya balita.

"Seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas dan/atau bebas terbatas dalam bentuk syrup kepada masyarakat sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian instruksi Kemenkes.

Dalam instruksi yang ditandatangani oleh Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Murti Utami itu, Kemenkes juga meminta para nakes tidak meresepkan obat dalam bentuk cair untuk sementara waktu.

"Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair/syrup sampai dilakukan pengumuman resmi dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi instruksi Kemenkes.