Temui Menhub, Heru Budi Sampaikan "Concern" Soal Trayek MRT dan LRT

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku memprioritaskan pembangunan trayek lintas raya terpadu (LRT) dan trayek mass rapid transit (MRT).

Heru mengungkap hal ini usai bertemu dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).

"Terkait dengan tadi (pertemuan), ada (pembahasan tentang) LRT dan MRT. Saya concern di arah itu dan tadi sudah banyak dibahas termasuk detailnya," tuturnya di Kantor Kemenhub, Senin.

Ia mengaku membahas trayek MRT-LRT untuk menyesuaikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.

"Dan kami akan lakukan sinkronisasi terkait dengan pembiayaan (pembangunan trayek MRT dan trayek LRT) di APBD 2023," sebutnya.

Di lokasi yang sama, Budi Karya Sumadi mengakui bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berkemampuan memberikan subsidi untuk pembangunan trayek MRT east-west.

Untuk diketahui, trayek MRT east-west membentang dari Balaraja di Kabupaten Tangerang, Banten, hingga Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Memang yang punya kemampuan untuk memberikan subsidi adalah (Pemprov) DKI. Jadi kita memang lakukan visibility untuk east-west," tutur Budi.

Eks Direktur Utama Angkasa Pura II ini menambahkan, pembangunan trayek MRT east-west ini akan dibantu oleh Pemerintah Jepang dan Pemerintah Inggris.

"Yang menggembirakan adalah east-west kalau east-west itu, Jepang sama Inggris dan mereka sudah setuju," ungkap Budi.

Heru sebelumnya berujar, pertemuannya dengan Budi bertujuan membahas sejumlah hal, salah satunya soal pembangunan tempat parkir untuk penumpang (park and ride).

Ia menuturkan, Pemprov DKI akan mulai membangun park and ride di Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Manggarai.

Heru melanjutkan, pembahasan selanjutnya adalah tentang penambahan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

Menurut dia, salah satu pilihan tempat pembangunan SPKLU adalah gedung instansi pemerintahan.

"Penambahan SPKLU, ya, charging-charging, itu mungkin di tempat (kantor) pemerintah daerah," kata Heru.

Ia mengatakan akan berkomunikasi secara intensif dengan Budi Karya Sumadi dan jajarannya untuk membahas hal-hal tersebut lebih lanjut.