Saat Warga Rawajati Minta Ganti Rugi pada Heru Tanpa Bekal Sertifikat...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 19 warga RW 07, Rawajati, Jakarta Selatan, membuat pengaduan ke Balai Kota DKI Jakarta terkait pembayaran pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung, Senin (14/11/2022) siang.

Ketua RW07 Sari Budi Handayani menegaskan, ke-19 warga itu hendak meminta kepastian soal pembayaran pembebasan lahan itu ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

"Sebanyak 19 warga yang meminta kepastian kepada pemerintah soal tanah mereka yang sudah diinventarisasi dan meminta kepastian untuk dibayar," ucap Sari, Senin.

Sari menuturkan, duduk perkara dari pengaduan ini adalah ke-19 warga itu sejatinya merupakan pemilik lahan yang akan dinormalisasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Sari, belasan warga itu belum menerima pembayaran atas pembebasan lahan karena tak memiliki sertifikat resmi atas kepemilikan lahan di RW07 itu.

Sari berujar mereka sebenarnya hendak mengikuti program pendaftaran tanah sistemis lengkap (PTSL) pada 2019. Akan tetapi, karena kehabisan kuota program PTSL, ke-19 warga itu tak kebagian jatah.

Menurut Sari, panitia program PTSL di sana berasal dari warga setempat atau panitia lokal. Karena itu, kata dia, banyak panitia yang tak memahami prosedur pengurusan PTSL. Hingga akhirnya, kuota PTSL di RW07 Rawajati disebut telah habis.

"Sehingga, banyak lah masalah yang akhirnya keteteran dan kuotanya (sertifikat PTSL) habis, katanya, di 2019. Jadi, mereka tidak bisa mengurus kembali," sambungnya.

Sari melanjutkan, karena tak memiliki sertifikat resmi atas lahan mereka, ke-19 warga RW07 Rawajati kini memakai dokumen lain sebagai bentuk kepemilikan atas lahan masing-masing.

Bentuk kepemilikan berupa pembayaran pajak dan bangunan (PBB) itu lantas digunakan sebagai bukti untuk mengadu ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI secara langsung.

Menagih Janji Kompensasi Meski Tanpa Sertifikat

Warga Rawajati meminta Pemprov DKI tetap membayarkan biaya pembebasan lahan ke-19 warga yang belum menerima kompensasi untuk program normalisasi Kali Ciliwung.

Salah satu warga RW 7, Siti Aminah mengatakan, meski tidak memiliki sertifikat, tapi saat pembahasan pemerintah telah menerima kondisi itu untuk tetap membayar kompensasi.

Untuk pembayaran tanah antara warga yang memiliki sertifikat dan tidak punya sertifikat dibayar sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan nominal yang sama yakni Rp 4,6 juta per meter.

Namun pembayaran pembebasan lahan sesuai dengan appraisal. Dengan demikian, warga menerima uang kompensasi dari pemerintah dengan nominal yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi tempat tinggalnya.

Meski nilai ganti ruginya lebih kecil daripada warga yang memiliki sertifikat, namun Siti mengaku bisa menerima tawaran dan telah disepakati oleh pemerintah itu.

"Dari tahun lalu kita yang punya atau dan tidak punya sertifikat itu sudah ada nominal yang telah disepakati. Saya tidak masalah beda pembayaran dengan yang punya sertifikat, paling tidak seberapa. Tapi kapan dibayarnya," kata Siti Aminah.

Kawasan Rawajati ini merupakan salah satu di antara beberapa titik di Jakarta Selatan yang "langganan" banjir baik disebabkan karena curah hujan maupun luapan air kali.

Dari 63 bidang tanah, 43 pemilik di antaranya telah menerima pembayaran dengan appraisal. Sedangkan 20 lainnya belum menyepakati biaya kompensasi karena masih masalah soal surat kepemilikan tanah.

Pembongkaran sejumlah rumah pun telah dilakukan. Pada Rabu (9/11/2022), terlihat sejumlah rumah yang pemiliknya telah menerima pembayaran dari pemerintah telah dibongkar.

(Penulis : Muhammad Naufal, Muhammad Isa Bustomi | Editor : Jessi Carina, Irfan Maullana)