BLT Pemkot Bekasi Dianggap Salah Sasaran, DPRD: Banyak Warga Tak Mampu yang Tidak Dapat

BEKASI, KOMPAS.com - Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dianggap meleset dan banyak ditemukan tak tepat sasaran ke masyarakat.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Latuharhary menilai, BLT senilai Rp 250.000 dari Pemkot Bekasi itu banyak diberikan kepada masyarakat golongan menengah ke atas dan tidak diberikan kepada orang yang tak mampu.

"Mereka yang tidak mampu banyak yang tidak dapat (BLT), sedangkan BLT itu khusus warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang dianggap kurang mampu," kata Latuharhary kepada awak media, Selasa (27/12/2022).

Menurut dia, DTKS yang dimiliki oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi sebagai dasar pendistribusian BLT itu dinilai masih berantakan.

Sebab, masih banyak ditemukan warga Kota Bekasi yang sudah meninggal dunia atau pun pindah domisili, tetap mendapat bantuan BLT dari Pemkot.

Ia pun menyarankan agar Kadinsos segera mengkoreksi sistem DTKS agar penyaluran BLT yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan dengan baik.

"Harus bisa terkoreksi, kalau datanya itu terkoreksi dengan baik, apapun nanti program terkait dengan BLT, pasti akan tepat sasaran," jelas dia.

Ada beberapa poin yang didapat oleh Latuharhary terkait penyaluran BLT Pemkot Bekasi yang tidak terdistribusikan dengan baik.

Salah satunya adalah penerima yang ternyata merupakan warga mampu.

"Yang saya catat ada tiga poin, pertama masalah domisili, kedua masalah yang meninggal tetap muncul (mendapat BLT), dan ketiga, ternyata beberapa warga yang menerima masih ada yang mampu," ungkap dia.

Pihaknya menghimbau kepada dinas terkait untuk memutakhirkan data terbaru yang di ambil dari tingkat RT dan RW, agar penyaluran BLT menggunakan APBD bisa tepat sasaran.

Sebelumnya, Pemkot Bekasi memang menyatakan telah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan kepada 18.000 warga Kota Bekasi.

Adapun total bantuan sosial itu sekitar Rp 5 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyebutkan, bantuan akan dibagikan langsung oleh PT Pos Indonesia kepada warga yang akan menerima bantuan tersebut.

"Nanti pembagian dan pengelolaannya oleh kantor pos, langsung kepada penerima, karena kami akui kantor pos punya teknologi yang cukup baik," sebut Tri kepada awak media, Selasa (13/12/2022).

Tri menjelaskan, 18.000 warga yang akan mendapat bantuan itu terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Bantuan tersebut diharapkan dapat disalurkan kepada semua warga yang terdampak inflasi.

"Data dari DTKS akan diserap dan tercatat ada 18.000 warga. Anggaran itu berdasarkan APBD tahun 2022," jelas Tri.