Realisasi Pendapatan Daerah Tak Optimal, DPRD DKI: Harusnya Manfaatkan Aset yang Terbengkalai

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari menyoroti realisasi pendapatan daerah DKI Jakarta tahun anggaran 2022 yang hanya mencapai 85,56 persen atau setara Rp 67,3 triliun per 31 Desember 2022.

Ia berujar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seharusnya bisa mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) lebih banyak lagi dengan memanfaatkan aset-aset yang dimiliki.

Sebab, pemanfaatan aset dengan maksimal bisa meningkatkan PAD, yang berujung meningkatnya pendapatan daerah.

Di satu sisi, kata Eneng, Pemprov DKI tak transparan berkait jumlah aset yang dimiliki.

Hal ini disebut menjadi penyebab Pemprov DKI belum memaksimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki.

"Jadi, kami tuh enggak bisa mengukur sebetulnya (aset Pemprov DKI) bisa dikembangkan sejauh apa," sambungnya.

Politisi PSI itu menegaskan, pemanfaatan aset merupakan peluang terbesar bagi Pemprov DKI untuk meningkatkan PAD, yang berujung kepada meningkatnya pendapatan daerah.

"Kunci terbesar sekaligus peluang (meningkatkan pendapatan daerah) dengan memanfaatkan aset," ucap dia.

Eneng menyebutkan Pemprov DKI bisa memanfaatkan aset dengan bekerja sama dengan pihak ketiga atau pihak keempat.

Aset yang dimanfaatkan itu berupa aset yang selama ini terbengkalai.

Ia mencontohkan, Gedung A yang selama ini tak terpakai disewakan ke pihak swasta. Pemasukan dari penyewaan itu lantas menjadi PAD DKI Jakarta.

"Aset itu yang selama ini terbengkalai kemudian dikelola baik oleh pihak ketiga maupun pihak keempat. Aset itu jangan dibiarkan mati," kata Eneng.

"Ada gedung A, misalnya yang terbengkalai, kenapa enggak disewain saja? Itu kan bisa jadi pemasukan juga," sambung dia.

Ia menambahkan, Pemprov DKI juga bisa memanfaatkan aset likuid yang dimiliki.

Di satu sisi, Eneng mengaku tak mengetahui apakah Pemprov DKI memiliki aset likuid. Sebab, Pemprov DKI disebut tak transparan berkait aset yang dimiliki.

Untuk diketahui, aset likuid adalah harta yang mudah dicairkan dalam waktu singkat.

"Aset-aset yang likuid itu. DKI punya enggak aset yang likuid yang bisa dimanfaatkan. Kami enggak tahu, kami enggak punya datanya secara rinci," tutur dia.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata sebelumnya berujar, target pendapatan daerah DKI Jakarta 2022 sebesar Rp 77,8 triliun.

"Realisasi ini naik sebesar Rp 1,8 triliun dibandingkan realisasi (pendapatan daerah) tahun lalu (2021) yang sebesar Rp 65,6 triliun," kata dia, Kamis.

Michael melanjutkan, realisasi belanja daerah mencapai 84,32 persen atau setara dengan 64,9 triliun.

Menurut dia, target belanja daerah DKI Jakarta 2022 sebesar Rp 76,9 triliun.

"Realisasi ini naik sebesar Rp 3,3 triliun dibandingkan realisasi belanja daerah tahun 2021 yang terserap sebesar Rp 61,6 triliun," ungkap Michael.