Kembali Tunda Rapat, Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov Tak Sepelekan Pembahasan ERP

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta menunda rapat dengan agenda penjelasan soal sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).

Bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, pada Rabu (25/1/2023), Komisi B diketahui hendak menggelar rapat dengan agenda tersebut.

Ketua Komisi B Ismail menyebut, rapat beragendakan penjelasan soal ERP itu ditunda karena ada salah satu pihak eksekutif yang tak hadir saat rapat.

"Rapat pembahasan ERP akan saya skorsing untuk waktu yang akan ditetapkan kemudian," tuturnya sembari mengetok palu sebanyak tiga kali yang menandakan rapat resmi ditunda.

Dalam kesempatan itu, Ismail menyinggung soal sikap Pemprov DKI yang seolah menyepelekan rapat berkait penjelasan ERP.

Sebab, ada salah satu pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang sudah dua kali tak hadir rapat dengan agenda penjelasan ERP.

Nihilnya salah satu pihak Pemprov DKI ini membuat Komisi B menunda rapat beragendakan penjelasan ERP sebanyak dua kali.

Ismail pun menyayangkan sikap Pemprov DKI Jakarta itu.

"Kami sudah dua kali melakukan skorsing pembahasan ini (ERP). Mohon untuk yang kesempatan ketiga nanti, atensi penuh dari pihak eksekutif," tegas Ismail.

"Kenapa? Karena bagaimanapun ini (peraturan soal ERP) adalah inisiatif dari eksekutif," sambung dia.

Dihubungi secara terpisah, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengungkapkan, pihak Pemprov DKI yang absen dalam rapat itu adalah Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Derah (Sekda) DKI Jakarta Sri Haryati.

"Bu Asisten (Sri Haryati) tidak hadir," ucap Gilbert melalui pesan singkat.

Untuk diketahui, pada Rabu ini, sejumlah pengemudi ojek online (ojol) menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Mereka menolak penerapan ERP di Ibu Kota. Pantauan Kompas.com sekitar pukul 11.47 WIB, terdapat seratusan para pengemudi ojol yang memenuhi area depan Gedung DPRD DKI Jakarta.

Mereka membawa sejumlah poster berisikan penolakan penerapan ERP.

"Wahai legislator Jakarta yang terhormat jangan pernah terbesit di pikiranmu berlakukan ERP jika masih berharap suara kami di (pemilihan umum) 2024," demikian yang tertulis di salah satu poster yang terpampang.

Sebagai informasi, sistem ERP tercantum dalam rencana peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE).

Berdasar Raperda PL2SE, ERP akan diterapkan setiap hari mulai pukul 05.00 WIB-22.00 WIB.

Usulan Dishub DKI Jakarta, pengendara kendaraan yang melewati ERP akan dikenai tarif Rp 5.000-Rp 19.000.

Dalam Raperda PL2SE, ERP akan diterapkan di 25 ruas jalan di Ibu Kota.