Saat 10.000 Perangkat Desa Berbondong-bondong ke Ibu Kota, Tuntut Kesejahteraan dan Kejelasan Status...

Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada wakil rakyat sejak Rabu pagi.

Tuntut kesejahteraan

Ketua I Pengurus Pusat PPDI Cuk Suyadi mengatakan, tuntutan itu dimulai dari kejelasan status hingga kesejahteraan para perangkat desa.

Pertama, PPDI menuntut perangkat desa menjadi pegawai dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau aparatur sipil negara (ASN).

PPDI mempertanyakan status perangkat desa saat ini. Pasalnya, status perangkat desa berbeda dengan PPPK maupun ASN.

"Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang PNS, itu PNS hanya ada dua, yaitu ASN sama PPPK. Harapan teman-teman, untuk perangkat desa ini masuk ke dalam unsur kepegawaian," kata Suyadi di depan Gedung DPR/MPR.

Kedua, massa menuntut kesejahteraan perangkat desa, termasuk tunjangan.

Suyadi menerangkan, selama ini perangkat desa tak mendapatkan penghasilan tetap (siltap) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.

Menurut Suyadi, siltap yang didapatkan perangkat desa di sejumlah wilayah masih kurang dari ketetapan dalam PP tersebut.

"Di luar kabupaten di daerah masing-masing, perangkat ada yang menerima hanya Rp 900.000, ada yang menerima Rp 800.000, harus sama itu semestinya (dengan PP 11 Tahun 2019)," jelas dia.

Pembayaran siltap tersebut, kata Suyadi, seharusnya dikirimkan langsung dari pemerintah pusat. Selama ini, siltap dimasukkan dalam alokasi dana desa.

"Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa (harus) langsung dari pusat, dari APBN tanpa dicampur dengan anggaran-anggaran lain," ucap Suyadi.

Ketiga, massa menuntut kesejahteraan perangkat desa yang purnatugas. Suyadi menyebutkan, selama ini perangkat desa tak mendapatkan dana pensiun setelah menyelesaikan tugasnya.

Oleh sebab itu, PPDI menuntut agar perangkat desa mendapatkan dana kejahteraan purnatugas.

Keempat, massa menuntut perangkat desa bisa tetap bekerja sampai maksimal berusia 60 tahun.

Massa menolak keras masa jabatan perangkat desa disamakan dengan kepala desa, yakni sembilan tahun, sebagaimana usulan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Ketika kepala desa itu berhenti, kalau itu dikabulkan sembilan tahun, maka usia atau jabatan perangkat desa juga sembilan tahun, seperti kabinet," imbuh Suyadi.

Rela datang jauh untuk memperjuangkan tuntutannya

Abdurrahman, salah satu perangkat desa asal Sidoarjo, Jawa Timur, rela datang jauh ke Ibu Kota untuk memperjuangkan tuntutan PPDI.

Abdurrahman meminta agar perangkat desa mendapatkan upah yang layak dan kesejahteraan.

"Menuntut terkait dengan penghasilan kami yang dibayar tidak per bulan, kadang dua atau tiga bulan karena bergantung dengan anggaran desa. Kami perangkat desa ini meminta kesejahteraan," ujar Abdurrahman.

Abdurrahman mengaku berkeberatan dengan ketentuan pemberian upah terhadap perangkat desa. Sebab, ketentuan itu membuat para perangkat desa sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Pada dasarnya saya keberatan, tapi kami perangkat desa terkendala regulasi, jadi tidak bisa menolak," tutur Abdurrahman.

Meski demikian, Abdurrahman tetap termotivasi untuk melayani masyarakat di desanya. Dia terus menjaga kepercayaan masyarakat untuk melaksanakan tugasnya sebagai perangkat desa.

Selain Abdurrahman yang datang dari Sidoarjo, banyak pula perangkat desa dari daerah lainnya yang berbondong-bondong datang ke Ibu Kota untuk menuntut kesejahteraan, seperti dari Blora, Jawa Tengah, dan Pasuruan, Jawa Timur.

Komarudin memperkirakan, ada puluhan ribu peserta aksi yang berkumpul di kawasan itu.

"Hasil pantauan kami sekitar 10.000 sampai 20.000 yang hadir. Alhamdulillah sampai dengan detik ini berjalan dengan tertib, kondusif," ungkap Komarudin saat ditemui di depan Gedung DPR/MPR.

Kendati saat demonstrasi terjadi aksi dorong-mendorong, Komarudin memastikan hal itu tak memengaruhi aksi damai tersebut.

"Sejauh ini masih kategori kondusif ya, itu hal yang biasa, gimmick, atau mereka yang menunggu terlalu lama di luar mengharapkan diskusi di dalam tadi lebih cepat, tapi relatif kondusif," imbuh Komarudin.

Massa PPDI, lanjut Komarudin, langsung membubarkan diri setelah mendengar respons dari Herman Khaeron anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat dan Muhammad Toha dari Fraksi PKB atas tuntutan yang disampaikan.