F-PSI Sebut Integritas Sekda DKI Joko Agus Tak Perlu Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta tak mempermasalahkan pihak yang menjadi sekretaris daerah (Sekda) DKI merupakan pejabat yang berasal dari luar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Jabatan Sekda DKI kini diisi Joko Agus Setyono. Sebelum menjadi Sekda DKI, Joko menjabat kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali.

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan berujar, berdasar latar belakangnya di BPK, Joko dianggap memiliki integritas tinggi.

"Melihat track record Joko Agus yang merupakan kepala BPK Provinsi Bali, tentu integritas dan kualitas beliau tidak perlu dipertanyakan," sebutnya melalui pesan singkat, Kamis (16/2/2023).

Berdasar hal itu, August mengaku tak mempersoalkan saat Sekda DKI diisi oleh pejabat yang berasal dari luar Pemprov DKI.

Terlebih, kata dia, jika Joko bisa maksimal bekerja saat menjadi sekda DKI.

"Saya rasa tidak masalah jika memang (Sekda DKI) dipilih dari luar Pemprov DKI, jika (Joko) memang dapat mendukung kinerja pemerintahan di lingkup Provinsi DKI Jakarta," tuturnya.

Menurut August, Joko juga sejatinya sempat bekerja di lingkungan Ibu Kota.

Joko diketahui sempat menjabat kepala Sub Auditorat DKI Jakarta I BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Berdasar latar belakang itu, lanjut August, Joko dinilai memahami perihal administasi Pemprov DKI.

"Joko Agus saat di BPK juga permah punya pengalaman kepala Sub Audiotrat DKI Jakarta, jadi sedikit banyak juga tahu tentang administrasi Jakarta," ucap dia.

Joko Agus Setyono dipilih Presiden Joko Widodo sebagai sekda DKI dari tiga nama yang diajukan.

Ia diangkat sebagai Sekda berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang diteken Jokowi pada Senin (13/2/2023).

Joko mengalahkan dua kandidat calon sekda DKI definitif lainnya yang lolos dalam lelang jabatan.

Kedua calon lain yang gagal menjadi sekda DKI definitif adalah Dhany Sukma selaku Wali Kota Jakarta Pusat dan Michael Rolandi Cesnanta Brata selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta.

Sebelum mendaftar lelang jabatan Sekda DKI, Joko lama malang melintang di Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga yang menjadi satu-satunya auditor negara.

Ia menjabat kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali sejak 30 September 2022.