Buntut Panjang Kasus Penganiayaan D: Ungkap Harta Tersembunyi Rafael dan Bongkar Dugaan Pencucian Uang Pegawai Kemenkeu

Bagaimana tidak, buah dari kejadian penganiayaan itu membongkar kebusukan yang dilakukan ayah Mario, yakni Rafael Alun Trisambodo.

Seperti yang diketahui, Rafael memiliki jumlah harta kekayaan yang dinilai tak wajar bagi seorang pejabat eselon III di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Berdasarkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), jumlah harta Rafael Alun Trisambodo mencapai Rp 56,1 miliar.

Namun, jumlah harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael diketahui jauh lebih banyak daripada yang ia laporkan.

Pada akhirnya, Rafael dipecat dengan tidak hormat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Institusi Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu lantaran terbukti menyembunyikan harta dan tidak patuh bayar pajak.

Permasalahan tidak berhenti sampai di situ, yang mana kebusukan Rafael masih terus diusut karena ia dan ratusan pegawai Kemenkeu terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

PPATK ungkap transaksi janggal Rafael, jumlahnya Rp 500 miliar lebih

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir puluhan rekening milik Rafael yang jumlah transaksinya mencapai lebih dari Rp 500 miliar.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, jumlah keseluruhan rekening yang diblokir lebih dari 40.

Adapun nilai Rp 500 miliar itu bukanlah nilai dana, melainkan nilai mutasi rekening mulai dari 2019 sampai 2023.

"Itu mutasi rekening pada rekening yang kami bekukan. Bukan nilai dana. Itu hanya terkait RAT dan pihak-pihak yang kami duga terkait (individu atau badan hukum)," kata Ivan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/3/2023).

Ivan mengatakan bahwa rekening yang diblokir termasuk atas nama istri Rafael, Ernie Meike Torondek, dan anak-anak Rafael termasuk Mario Dandy Satrio.

“Iya (rekening Ernie dan anak-anak Rafael termasuk Mario diblokir),” tutur Ivan.

PPATK sebelumnya juga telah membekukan sejumlah rekening dari sejumlah nasabah yang diduga menjadi nominee Rafael. Salah satu di antaranya adalah konsultan pajak.

PPATK mengendus adanya peran professional money laundrer (PML) atau pencucian uang profesional.

“Iya ada pemblokiran terhadap konsultan pajak yang diduga sebagai nominee RAT serta beberapa pihak terkait lainnya,” ujar Ivan, Jumat (3/3/2023).

Menurut Ivan, transaksi keuangan para nominee itu cukup intens dan dilakukan dalam jumlah besar.

Rafael Alun punya safe deposit box sebesar Rp 37 miliar

Usai melakukan pemblokiran rekening, PPATK mengonfirmasi bahwa Rafael memiliki safe deposit box di salah satu bank badan usaha milik negara (BUMN).

Safe deposit box merupakan kotak yang digunakan untuk menyimpan harta ataupun surat berharga.

Ivan mengatakan bahwa safe deposit box milik Rafael berisi uang hingga Rp 37 miliar.

Menurut Ivan, uang puluhan miliar rupiah dalam safe deposit box itu terpisah atau di luar mutasi puluhan rekening senilai Rp 500 miliar milik Rafael, keluarganya, dan sejumlah pihak terkait yang telah diblokir PPATK.

“Enggak (termasuk Rp 500 miliar). Terpisah,” jelas Ivan, Jumat (10/3/2023).

Lebih lanjut, Ivan menduga bahwa uang puluhan miliar yang tersimpan di safe deposit box milik Rafael berasal dari suap.

Sebab, uang tersebut berbentuk pecahan mata uang asing. Saat ini, akses Rafael terhadap safe deposit box itu telah diblokir.

“(Uang itu) Valuta asing. Kan menduga (dari suap),” kata Ivan.

Ketika ditanya dasar dugaan suap tersebut, Ivan enggan menjawab. Ia mempersilakan pertanyaan tersebut ditanyakan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan tanggapan soal ditemukannya uang yang diduga suap sebesar Rp 37 miliar milik Rafael.

Menurut Mahfud, temuan itu merupakan bukti adanya tindakan pencucian uang dalam kasus Rafael Alun Trisambodo.

"Itu bukti pencucian uang, seperti itu. Menteri bisa tidak tahu bahwa ada uang seperti itu dan memang di luar kuasa menteri. Kan orang menyimpang ratusan miliar di safe deposit box, itu kan menteri juga tidak tahu," ujar Mahfud dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Sabtu (11/3/2023).

"Itu yang bisa tahu nantinya adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 'Oh itu punya deposit box sekian'. Itu pun yang baru ditemukan baru sebagian Rp 37 miliar itu," katanya lagi.

Kemudian, Mahfud juga mengungkapkan kronologi ditemukannya deposito box milik Rafael. Sebelumnya Rafael sudah bolak-balik ke berbagai deposit box.

Pada suatu hari, kata Mahfud, Rafael datang ke bank untuk membuka kotak penyimpanan harta tersebut. Saat itulah PPATK langsung memblokir deposit box milik Rafael.

"Langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukumnya. Kalau sudah diblokir, deposit box ini boleh enggak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada UU-nya, tidak boleh sembarangan," ujar Mahfud.

"Dalam keadaan begitu, kemungkinan-kemungkinan yang lain belum diblokir, ini diblokir, lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa tidak ini dibongkar? Bongkar. Isinya ketemu itu satu safe deposit box itu sebesar Rp 37 miliar dalam bentuk USD," papar dia.

Mahfud pun mengungkapkan, uang diduga hasil suap di deposit box Rafael tak diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Mahfud MD menyebut ada 467 pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diduga melakukan pencucian uang.

Hal itu diungkapkan Mahfud setelah mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan Suahazil Nazara beserta jajaran di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (10/3/2023) petang.

“Saya ingin menyampaikan hasil pertemuan dengan pimpinan Kemenkeu untuk mendapat penjelasan dari saya dan memberi penjelasan kepada saya terkait dengan isu transaksi mencurigakan karena pencucian uang, yang melibatkan sekitar 467 pegawai di Kemenkeu sejak tahun 2009 sampai 2023,” ujar Mahfud.

Data itu dihimpun berdasarkan laporan PPATK. Mahfud menegaskan bahwa jumlah itu masih bisa bertambah.

Ia juga meminta laporan itu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

“Ada yang masih berproses, ada yang belum dilaporkan dan sebagainya,” kata dia.

Mahfud yang juga Ketua Tim Pengendalian TPPU menegaskan bahwa pencucian uang berbeda dengan korupsi.

Sebelumnya, Mahfud menyebutkan, pergerakan uang mencurigakan sekitar Rp 300 triliun di lingkungan Kemenkeu sudah dilaporkan sejak 2009.

Hingga kini, kata Mahfud, ada 160 laporan yang belum diproses oleh penegak hukum.

Maka dari itu, Mahfud mengajak tiga institusi penegak hukum itu berlomba mengusut dugaan pencucian uang tersebut.

Jika dalam satu bulan belum ada perkembangan saat diselidiki KPK, misalnya, Mahfud akan memindahkan laporan atau dugaan kasus tersebut ke Kejagung atau Polri.

“Saya berpikir kalau dalam 1 bulan tidak ada perkembangan, saya ambil, saya pindah, karena saya mau ambil sendiri enggak bisa,” kata Mahfud.

(Penulis : Syakirun Ni'am, Nirmala Maulana Achmad, Dian Erika Nugraheny | Editor : Sabrina Asril, Novianti Setuningsih, Icha Rastika).