Pembebasan Lahan di Rawajati, Heru Budi Minta Lurah Bantu Warga Lengkapi Administrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta lurah agar membantu warga Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan melengkapi administrasi bukti kepemilikan tanah dan bangunan terkait pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung.

"Saya minta lurah-lurah untuk mempercepat dan mem-backup kalau warga ingin meminta surat keterangan hilang," ucap Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/5/2023).

Heru mengatakan, lurah diharapkan langsung turun tangan agar mempercepat proses masuknya kelengkapan administrasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebelum nanti akan dibayar oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Yang penting untuk mempercepat untuk masyarakat dibantu supaya administrasi itu sudah berada di BPN, kan semuanya punya hak BPN," ucap Heru.

"Tidak ditarget tapi secepat-cepatnya deh, tadi saya sudah minta," sambung Heru.

Saat ini ada 18 bidang atau pemilik rumah yang belum diberikan kompensasi uang pengganti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dari program Normalisasi Kali Ciliwung.

Heru sebelumnya menyatakan masalah belum cairnya uang pengganti dari setiap pemilik rumah beragam, salah satu di antaranya berkait sertifikat yang hilang.

"Nah ini sedang di proses dari Pak Kepala Kantor Pertanahan, asal ada surat keterangan dari kepolisian semoga bisa segera di proses," kata Heru.

"Ada lagi permasalahan luas PBB. Tercantum di PBB, tetapi yang tercantum di lapangan (luas bangunan) lebih besar. Itu pun ada surat yang hilang," ucap Heru.

Heru mengatakan, saat ini persoalan yang menjadi kendala itu tengah proses diselesaikan agar warga yang belum menerima kompensasi uang pengganti agar segera menerima pembayaran.

"Itu nanti yang mana yang mudah diselesaikan dalam waktu dekat (akan dibayar)," ucap Heru.