Soroti Penggunaan Jakwifi, Anggota DPRD DKI: Kalau yang Dapat Orang Kaya, buat Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarifudin, menyoroti soal pengoperasian Jakwifi yang awalnya untuk membantu siswa belajar dari rumah selama pandemi Covid-19.

Padahal, saat ini, para siswa sudah 100 persen kembali belajar di sekolah.

Syarifudin meminta pengoperasian Jakwifi di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta itu diberikan kepada warga yang tepat.

"Jadi betul-betul mereka (warga) yang tidak punya wifi bisa dapat. Tapi kalau yang dapat orang-orang kaya, buat apa? Masa di Menteng harus dapat, kan tidak mungkin," ujar Syarifudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Syarifudin mengaku sempat turun ke lapangan guna mengetahui warga yang memanfaatkan layanan Jakwifi. Salah satu wilayah yang didatangi yakni wilayah Jakarta Barat.

Ia mengaku akan membahas kembali dengan DPRD terkait pengoperasian titik-titik Jakwifi di Jakarta.

"Saya sudah cek juga dan ada beberapa yang kasih gambaran dapat layanan itu, tapi kami tidak bisa hitung semua. Semoga besok di rapat benar-benar menjelaskan semua sesuai dengan anggaran yang diberikan," ucap Syarifudin.

Sebelumnya, Syarifudin mempertanyakan program Jakwifi yang digarap Pemerintah Provinsi DKI.

Ia menilai, sejak diluncurkan pada 2020, program penyediaan wifi gratis di sejumlah titik itu tak berjalan optimal.

"Sejak awal program ini diluncurkan sampai sekarang, saya minta data foto di mana-mana saja enggak ada," kata Syarifudin.

Syarifudin pun memprotes Pemprov DKI yang kembali menganggarkan Rp 275 miliar di RAPBD 2023 untuk menambah Jakwifi di sejumlah titik.

Ia pun mengusulkan anggaran itu sebaiknya dihapus saja dan program Jakwifi dihentikan.

"Jadi penambahan tahun 2023, saya rekomendasi dihapus aja pimpinan," kata dia dalam rapat.

Terlebih lagi, lanjut Syarifudin, sekolah-sekolah kini sudah menerapkan tatap muka 100 persen.

"Sementara Jakwifi sebetulnya program untuk sekolah yang dirumahkan," ucap Syarifudin.

Ia mengusulkan agar anggaran penambahan titik Jakwifi pada 2023 dialihkan untuk bantuan langsung tunai (BLT).

"Maksud saya, BLT BBM kebagian satu RT paling Rp 7-Rp 10 (juta). Mending alihin ke situ, dampaknya lebih (signifikan)," kata Syarifudin.