Sebagian Penghuni Kolong Tol Cawang-Pluit Disebut Eks Warga Kalijodo

Hal ini disampaikan Lurah Jelambar Baru Danur Sasono usai mendata warga di permukiman itu sejak Senin (19/6/2023).

"Kalau ada laporan, mereka eks (penghuni) Kalijodo. Cuma itu kan sudah lama ya, kayaknya sih keluar-masuk situ, tapi mungkin memang ada yang eks Kalijodo, penertiban waktu itu," ungkap Danur saat ditemui di kolong Tol Cawang-Tomang-Pluit, Selasa (20/6/2023).

Sementara ini, lanjut dia, petugas mendata ada 71 kepala keluarga dengan sekitar lebih dari 100 warga di sana.

Ia menyebutkan, rata-rata warga yang menempati hunian di kolong tol memiliki KTP DKI Jakarta.

"Kalau di situ (kolong tol) kebanyakan (warga) DKI-nya sih ya, non-DKI saya sampaikan yang masih KTP lama, karena mereka enggak update mungkin ya. Karena pekerja informal," kata Danur.

Danur menyatakan, lahan yang ditempati itu merupakan milik PT Jasa Marga.

Saat ditanya soal penggunaan lahan, dia menyebut hal itu akan dibahas oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan PT Jasa Marga.

"Kami menunggu Jasa Marga, hasil rapat internalnya apa saja. Tapi itu sebenarnya, teman-teman media bisa tanya langsung Jasa Marga," papar Danur.

Danur kemudian mengaku belum mendapat perintah dari Wali Kota Jakarta Barat terkait rencana relokasi warga di bawah kolong tol tersebut.

"Kalau kayak gitu (relokasi) belum ada arahan, kan nunggu pimpinan dari Pak Wali Kota, belum ada rapat lanjutan soal itu," ucap Danur.

Sebelumnya, warga bernama Budi (bukan nama sebenarnya), mengaku hidup di bawah kolong jalan tol lantaran tak ada biaya sewa yang dibebankan kepada warga.

"Enggak ada uang sewa, sekadarnya aja yang penting ada uang kebersihan, tentram lah," ujar Budi saat ditemui Kompas.com, Senin (19/6/2023).

Pria berusia 28 tahun itu sehari-hari mengais rezeki dengan berjualan kopi di pinggir jalan. Selama empat tahun ke belakang, Budi bersama warga lain beraktivitas di tempat tak layak itu.

"Saya di situ udah ada empat tahun. Iya karena saya udah enggak kuat biaya, kan ngontrak mahal," ungkap dia.

Tak banyak hal yang diceritakan Budi soal permukiman di kawasan tersebut. Sepengetahuannya, kebanyakan warga adalah pendatang dari beberapa daerah.

"Walaupun ada pendatang orang di situ memang baik, kan enggak jadi masalah," imbuh dia.

Budi menyebutkan, sesungguhnya mereka telah ditawari untuk menempati rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Marunda, Jakarta Utara dan kawasan Kapuk, Jakarta Barat.

Sebagian warga, lantas pindah ke rusunawa tersebut. Namun, setelah tiga bulan dibebani biaya untuk menempati rusunawa, mereka memilih angkat kaki dari sana.

"Ada dulu pernah ditawari tinggal di rumah susun di Kapuk sama di Marunda. Sekarang, aktivitasnya apa?" terang Budi.

"Udah gitu berjalan awal doang, sebulan-tiga bulan bayar listrik. Sekarang tinggal di situ akhirnya mereka ini pada pulang enggak kuat (membayar)," lanjut dia.