Pemkot Jakut Bakal Angkut Tumpukan Sampah di Kolong Rumah Panggung Warga Kapuk Muara

JAKARTA, KOMPAS.com - Suku Dinas (Sudin) Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Utara akan menindaklanjuti keluhan warga RT 17/RW 04 Kelurahan Kapuk Muara yang terpaksa buang sampah di kolong rumah panggung mereka karena tidak adanya tempat pembuangan sementara (TPS).

Hal tersebut disampaikan Kasusidin LH Jakarta Utara Edy Mulyanto saat ditemui di kantornya, kawasan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara pada Selasa (27/6/2023).

"Kami dalam waktu dekat, mungkin akan kami lihat berapa luasnya, nanti kami akan koordinasi dengan teman-teman kami, baik itu pihak Kelurahan melalui PPSU-nya, kemudian juga dari teman-teman UPK Badan Air atau UPS Badan Air yang memang nanti akan turun di situ," kata Edy.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan gerebek sampah, Edy menyarankan warga setempat juga berkoordinasi dengan pengurus RW dan kelurahan untuk penyediaan tempat pembuangan sampah.

Ia mengakui, warga Kapuk Muara buang sampah di kolong rumah panggung karena tidak tersedianya TPS.

"Enggak ada tempat sampahnya," kata Edy.

Edy juga mengakui aktivitas ini sudah berlangsung sejak lama.

"Itu saya lihat memang sudah lama warga itu buang sampah di bawah kolong rumahnya. Karena rumah panggung," ungkap Edy.

Ia lantas menjelaskan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga.

Kata Edy, dalam pergub tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan sampah secara keseluruhan dibagi menjadi dua, yakni pengurangan sampah dari sumbernya dan penanganan.

Oleh karena itu, persoalan sampah harus ditangani bersama oleh warga dan pemerintah. Warga bisa berkontribusi dengan mengurangi produksi sampah.

"Siapa saja itu sumbernya? Rumah tangga salah satunya yang tentunya di Kapuk Muara, kemudian ada juga sekolah, perkantoran, pasar, dan lain-lainnya," ujar Edy.

"Yang kedua, baru penanganan. Penanganan ini baru diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadi, tanggung jawab bersama ini, yang di sumbernya ini pemerintah daerah juga ikut mengawasi. Namun, tidak sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah," kata Edy.

Masih merujuk pergub tersebut, Edy mengungkapkan, setiap wilayah RW harus memiliki bidang pengelolaan sampah.

"Itu ada ketua bidang pengelolaan sampah RW. Ketua bidang ini membawahi ada dua seksi. (Salah satunya) ada seksi operasional yang mengurusi, 'Kapan nih sampahnya diangkut di setiap warga?' yang melalui petugas gerobak. Biasanya itu RW ada petugas gerobaknya yang memang digaji," ungkap Edy.

Namun, setelah menjelaskan hal tersebut, Edy tidak membeberkan apakah RW 04 Kapuk Muara memiliki bidang pengelolaan sampah sesuai Pergub Nomor 77 Tahun 2020.