Jalan Tengah Mengolah Sampah Ibu Kota Menjadi Bahan Bakar Alternatif...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyetop proyek pengolahan sampah menjadi tenaga listrik atau intermediate treatment facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, proyek ITF tidak dilanjutkan karena mahalnya investasi dan biaya operasional yang diperlukan.

"Iya (ITF tidak dilanjutkan). Ya kami kan enggak sanggup ya. Investasi bisa lebih dari Rp 5 triliun," ujar Heru Budi di kawasan TPST Bantar Gebang, Bekasi, Selasa (27/6/2023).

Sebagai gantinya, DKI Jakarta bakal fokus mengembangkan fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif, atau disebut refused derived fuel (RDF).

Meski berbeda, kedua program itu sama-sama bertujuan mengatasi permasalahan sampah.

Caranya dengan memanfaatkan dan mengolahnya menjadi sesuatu yang berguna.

"Pemda DKI bukan tidak mau, bagus-bagus semua konsep-konsep itu. ITF atau RDF bagus-bagus, tapi sekali lagi Pemda DKI tidak mampu membayar tipping fee,” kata Heru.

RDF lebih menjanjikan

RDF menjadi jalan tengah pengolahan sampah menjadi sumber energi, tanpa menyedot anggaran besar.

Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki satu RDF Plant di TPST Bantar Gebang.

Untuk tahap awal, fasilitas ini mampu memproduksi 700 ton bahan bakar alternatif per hari.

Heru menerangkan, 700 ton RDF itu dihasilkan dari pemilahan 1.000 ton sampah baru dan 1.000 ton sampah lama di TPST Bantar Gebang.

Pemrosesan sampah dengan RDF Plant terbilang cukup menjanjikan. Sebab cara ini membuat sampah padat perkotaan menjadi bernilai jual.

"Kami ada batas 24 dollar AS. Paling rendah segitu, enggak boleh lebih rendah lagi harganya," kata Heru.

"Income ini bisa untuk menambah investasi lagi income yang ini bisa untuk menambah atau merawat lokasi RDF ini," sambungnya.

Sementara ini, sudah ada dua perusahaan yang menjadi pelanggan RDF dari TPST Bantar Gebang, yakni PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk dan PT Solusi Bangunan Indonesia.

"Teman PT Indocement dan PT SPI itu membutuhkan per hari itu 2.500 ton. Kami baru mampu 700 ton per hari," ungkap Heru Heru.

Tambah 2 RDF Plant

Kedepannya, Heru menyebut bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun dua RDF Plant lain di dua lokasi.

Lokasi pertama di Rorotan, Jakarta Utara. Selanjutnya di kawasan Pegadungan, Jakarta Barat.

"Iya kami harapkan kami menggunakan konsep RDF. Dua itu satu di Rorotan dan satu di Pegadungan," tutur Heru.

Proyek RDF plant di dua lokasi tersebut akan mulai dibangun pada 2024.

Proses pembangunannya bakal dikerjakan bersama Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Dimulainya kemungkinan 2024 bersama dengan PLN," kata Heru.

Heru Budi sebelumnya menjelaskan bahwa kerja sama dengan PLN ini merupakan kelanjutan dari program refuse-derived fuel (RDF) plant.

Dengan begitu, beban sampah di TSPT Bantargebang bisa berkurang seiring adanya proses pengolahan menjadi bahan bakar.

Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa kerja sama ini bukan sekadar mengatasi permasalah sampah di ibu, tetapi juga mendorong percepatan transisi ke energi ramah lingkungan.

"Kerja sama ini dimaksudkan bukan hanya saja untuk penanganan lingkungan sampah di DKI, tetapi juga bagaimana kita bisa mendukung adanya akselerasi dari transisi energi," ujar Darmawan.

Penghentian ITF

Berkait penghentian ITF di Sunter, Heru dan jajarannya akan membahas lebih lanjut Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang sudah terlanjur dialokasikan untuk pembangunan ITF Sunter.

Adapun PMD yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo untuk pembangunan ITF sebesar Rp 577 miliar.

"Ya nanti (terkait alokasi PMD) dibahas dibicarakan lebih lanjut oleh Pak Sekda. Itu gampang,” kata Heru.

Heru menambahkan, dana yang telah terlanjur dipersiapkan nantinya masih bisa dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan proyek lain di Ibu Kota.

"Kan masih ada kebutuhan yang lain, kebutuhan jaminan sosial, kebutuhan membangun MRT, kebutuhan membangun infrastruktur LRT, terus membayar cicilan MRT yang sudah jatuh tempo," pungkasnya.

Untuk diketahui, groundbreaking proyek ITF Sunter sudah dilakukan oleh Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI pada 2018 lalu.

Namun, proses pembangunan proyek yang dicanang sejak era Fauzi Bowo itu selalu tertunda karena sejumlah alasan.