Punya Alat Ukur Sendiri, Idris Klaim Kualitas Udara Depok Masih Aman

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengeklaim kualitas udara di Depok masih aman.

Hal itu ia sampaikan berdasarkan alat pengukur kualitas udara yang terpasang di sejumlah titik di kota Depok.

Idris menyebutkan, kualitas udara di Depok bahkan lebih bagus daripada wilayah tetangga.

Sebab, kata dia, jumlah industri di Kota Belimbing tidak sebanyak jumlah industri di wilayah tetangga.

"Menurut alat yang kami punya, itu masih jauh di bawah kota-kota metropolitan yang ada di sekitar kita. Karena memang relatif pabrik-pabrik lebih sedikit (di Depok), ketimbang daerah lainnya," ucap Idris dalam keterangan yang diterima, Rabu (16/8/2023).

"Iya, (kualitas udara Depok) masih aman dan sangat aman," sambungnya. 

Menurut dia, alat ukur kualitas udara milik Pemkot Depok itu dipasang di sejumlah titik yang kualitas udaranya berpotensi tercemar, misalnya di Jalan Margonda Raya dan Jalan Raya Sawangan.

Meski demikian, Idris tak merinci angka pasti berapa alat ukur kualitas udara yang dimiliki Pemkot Depok.

"Kami sudah lama sebenarnya ya untuk penelitian, survei, masalah kualitas udara. Bahkan kami tempatkan sebuah alat (pengukur kualitas udara) di tempat-tempat yang memang berpotensi pencemaran udara," ucap Idris.

Adapun masalah polusi udara di Jabodetabek belakangan menjadi sorotan hingga membuat Presiden Joko Widodo turun tangan. 

Presiden Jokowi memberikan empat instruksi atau perintah untuk menangani buruknya kualitas udara di Jabodetabek.

"Pertama, untuk penanganan polusi dalam jangka pendek harus secepatnya dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek agar lebih baik. Kemudian ada rekayasa cuaca untuk memancing hujan di Jabodetabek," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, pada Senin (14/8/2023).

"Dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek. Kemudian memperbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran," tutur dia.

Apabila diperlukan, lanjut Presiden, pemerintah akan mendorong work from home (WFH) untuk karyawan perkantoran.

Atau bisa juga dilakukan kerja secara hibrid dengan skema WFH dan work from office (WFO).

Kedua, untuk penanganan jangka menengah, Jokowi meminta kementerian dan lembaga terkait secara konsisten mendorong penerapan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal.

Hal tersebut menurut Jokowi didukung dengan adanya moda transportasi light rail transit (LRT) yang segera beroperasi dan mass rapid transit (MRT) yang sudah beroperasi.

Selain itu, ada pula kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan dioperasikan pada bulan depan.

Ketiga, Presiden meminta agar secara jangka panjang pemerintah memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Selain itu, harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar wilayah Jabodetabek.

"Dan yang terakhir mengedukasi publik yang seluas-luasnya," kata Jokowi.