Soal Wacana WFH untuk Atasi Polusi Udara Jakarta, Pengamat: Hanya Bersifat Jangka Pendek

Trubus mengatakan, penerapan WFH masih jauh dari cukup untuk mengurangi polusi yang selama ini sangat kritis di Jakarta.

"Saya melihat bahwa kebijakan itu (WFH) hanya bersifat jangka pendek. Seperti obat sakit kepala seolah-olah itu terus beres dan selesai," ungkap Trubus dikutip dari video Youtube Kompas TV, Jumat (18/8/2023).

Dengan hanya menerapkan WFH, kata Trubus, pemerintah belum bersungguh-sungguh dalam mengatasi masalah polusi udara di Jakarta.

Selain itu, Trubus turut menyinggung kewajiban yang tidak dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam menangani polusi di Ibu Kota.

"Yang kedua saya melihat bahwa kebijakan selama ini ada itu misalnya Pergub 66 tahun 2020 tentang kewajiban uji emisi itu tidak pernah dilaksanakan. Dalam hal ini kalau pun ada tidak signifikan. Jadi, ini yang menyebabkan terkait dengan polusi ini tidak ada kejelasan," jelasnya.

Lebih lanjut, Trubus menilai bahwa penanganan masalah polusi udara Jakarta memang tidak ada keseriusan dari pemerintah.

"Waktu adanya class action yang dilakukan sebagian masyarakat kita untuk meminta penanganan masalah polusi itu justru Pemprov DKI tidak serta-merta melaksanakan, dalam hal ini memang gugatannya kepada presiden, termasuk Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri Dalam Negeri, dan dalam ini Gubernur DKI Jakarta," kata Trubus.

"Tapi yang terjadi bukannya berkoordinasi untuk melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan, justru malah melakukan kasasi," pungkasnya.