Atasi Banjir, Pj Gubernur DKI Upayakan Pengelolaan Aliran Sungai dan Sistem Drainase

KOMPAS.com – Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Heru Budi Santoso menjalankan sejumlah strategi untuk mengatasi masalah banjir di Ibu Kota. Penanganan banjir ini antara lain dengan penghijauan serta pengelolaan aliran sungai dan saluran air di sejumlah lokasi yang rawan banjir.

Heru menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalankan strategi penanganan banjir dalam tiga tahap, yaitu prabanjir, saat banjir, dan pascabanjir.

Untuk penanganan prabanjir, Heru mengatakan, dilakukan dengan pengurasan, pengerukan waduk, serta service pompa dan pompa mobile.

“Pada prabanjir, dipersiapkan infrastruktur pengendalian banjir yang meliputi normalisasi kali atau sungai dan menjalankan sistem polder. Dilakukan pula run-off control pada situ atau embung, on site detention, serta retensi pada sumur resapan dan ruang terbuka hijau,” kata Heru dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (23/10/2023).

Sementara itu, pengendalian saat banjir dilakukan dengan operasional pompa pengendali banjir serta pompa mobile. Heru juga meminta agar satuan tugas (satgas) ditempatkan di titik timbul genangan air.

“Penanganan pascabanjir dilakukan dengan operasional pengendali banjir. Saya juga meminta agar pihak-pihak terkait untuk dapat bekerja sama untuk melakukan pembersihan lokasi banjir,” jelas Heru.

“Kami akan melakukan normalisasi atau restorasi sungai dan pemeliharaan breakwater dan
membangun pengaman pantai. Pembangunan seawall dan pintu air pengendali banjir juga
sedang dikerjakan. Sistem drainase dan peningkatan Flood Forecasting and Warning System
(FFSW) akan terus dioptimalkan ,” lanjut Heru.

Pada masa kepemimpinan Heru, Sodetan Ciliwung resmi beroperasi sejak 31 Juli 2023. Kehadiran Sodetan Ciliwung diprediksi dapat mengatasi masalah banjir di beberapa kawasan Jakarta, seperti Bidara Cina, Kampung Melayu, dan Manggarai. Selain itu, aliran air dari 12 sungai yang mengarah ke Kali Ciliwung akan semakin lancar.

Dalam penanganan masalah banjir, Heru menunjuk Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi DKI Jakarta untuk menjalankan beberapa program, seperti pengelolaan aliran sungai dan sistem drainase. DSDA Jakarta juga meningkatkan kapasitas saluran air dan pembuatan konstruksi pintu air untuk mengatur aliran debit banjir di saluran air.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi DKI Jakarta Hendri mengatakan, pembangunan ini dilakukan di Tanjung Barat dan Gandaria, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut terbukti mengatasi masalah banjir.

“Tanjung Barat dan Gandaria memang menjadi kawasan yang sering muncul genangan air yang menyebabkan macet. Setelah kami lakukan upaya tadi, sekarang genangan air cepat surut dan titiknya juga berkurang,” ungkap Hendri.

Sementara itu, untuk banjir rob, DSDA Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun tanggul pengaman pantai melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A di di Kali Kamal Muara, Kali Blencong, Muara Angke (Kali Adem), Muara Baru (Pantai Timur Muara Baru), dan Muara Angke (Pantai Muara Angke).

Adapun pembangunan NCICD Fase A dilakukan dengan membangun rumah pompa dan pintu air di muara sungai, selain membangun sistem monitoring dan early warning system banjir rob.

“Kami juga melakukan pembatasan dan penggunaan eksploitasi air tanah untuk menghentikan laju penurunan muka tanah (land subsidence) di wilayah utara Jakarta,” ujar Hendri.

Selain itu, DSDA Jakarta juga tengah melakukan adaptasi dan mitigasi untuk mengatasi banjir rob. Hendri menjelaskan, upaya ini merupakan penanggulangan banjir rob di wilayah pesisir utara Jakarta, dengan cara membangun infrastruktur pengendali banjir rob.

"Upaya adaptasi dilakukan dengan membangun tanggul pengaman di NCICD Fase A serta peningkatan sistem polder di wilayah pesisir Jakarta, seperti pengadaan pompa, pintu air, waduk, dan prasarana lainnya," imbuh Hendri.

Untuk upaya mitigasi, DSDA Jakarta telah mencegah potensi banjir di wilayah pesisir dengan mengendalikan kenaikan permukaan air laut (sea level rise) dan penurunan permukaan tanah (land subsidence).

Hendri menambahkan, upaya ini juga dengan mengontrol dan mengawasi sumur berizin maupun ilegal.

Fokus atasi masalah banjir

Penanganan banjir yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta turut menjadi perhatian pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dalam mengatasi masalah banjir harus dipercepat agar masalah ini bisa segera teratasi.

“Pemerintah harus fokus pada pembangunan untuk mengatasi banjir, seperti membenahi badan sungai dan membuat sodetan atau bendungan kering untuk mengatasi banjir kiriman,” ucap Nirwono kepada Kompas.com, Senin (23/10/2023).

Ia melanjutkan, Pemprov DKI Jakarta juga perlu melakukan rehabilitasi saluran air. Selain itu, perlu pula penambahan daerah resapan air dan membangun rumah susun (rusun) antibanjir, untuk menampung warga yang terdampak program pengendalian banjir.

“Waduk Pluit merupakan salah satu contoh rehabilitasi infrastruktur yang sangat baik. Untuk mengatasi banjir lokal, pemerintah dapat menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan area resapan lainnya,” papar Nirwono.

Terkait Sodetan Ciliwung, Nirwono menilai bahwa infrastruktur ini akan berhasil menangani banjir jika dibarengi dengan sejumlah perbaikan lain. Misalnya dengan pembenahan dan penataan Sungai Ciliwung.

“Bisa dengan normalisasi atau naturalisasi, bisa juga dengan mengombinasikan keduanya. Metode ini juga harus didukung dengan operasional bendungan kering di Ciawi dan Sukamahi,” tambah Nirwono.

Ia pun meminta Pemprov DKI Jakarta untuk dapat mengatasi banjir rob yang menghantui masyarakat pesisir.

Menurutnya, restorasi kawasan pesisir harus menjadi solusi penanganan banjir rob, khususnya di wilayah Jakarta Utara. Sebab, ia menganggap banjir rob tidak akan selesai hanya dengan menggunakan pompa air.

“Restorasi kawasan pesisir tidak hanya mengatasi rob, abrasi pantai, intrusi air laut, dan tsunami, tetapi juga sebagai antisipasi ancaman tenggelamnya Ibu Kota,” tegas Nirwono, seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (28/12/2022).

Ia mengimbau pula Pemprov DKI Jakarta agar melakukan reforestasi hutan mangrove sebagai benteng alami yang ramah lingkungan dalam mengatasi banjir rob. Cara ini bahkan lebih murah ketimbang membangun tanggul raksasa. (Rindu Pradipta Hestya)