Sesuai Arahan Pj Gubernur, Dinas SDA Jakarta Lakukan 5 Upaya Antisipasi Dampak Musim Hujan

KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Hendri mengatakan, terdapat lima upaya yang telah dan akan terus dilakukan pihaknya dalam menghadapi musim hujan.

Pertama, optimalisasi pengoperasian sarana dan prasarana (sarpras) pengendali banjir. Kedua, penanganan banjir rob melalui National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Ketiga, pengerukan waduk atau situ atau embung, kali atau sungai dan saluran. Keempat, pemeliharaan sarpras. Kelima, pemetaan banjir dan genangan.

"Sesuai arahan dari Pak Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, kami Dinas SDA secara konsisten terus melakukan berbagai upaya mengantisipasi dampak musim hujan dan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak," kata Hendri ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (7/11/2023).

Hendri mengungkapkan, saat ini pihaknya telah melakukan pengerukan sedimen lumpur dan sampah pada lima wilayah kota administrasi yang ada di Jakarta.

“Dalam melakukan pengerukan ini, Dinas SDA bersinergi dengan para wali kota, lintas dinas, kelurahan, dan kecamatan di tiap wilayah dengan mengerahkan lebih banyak alat berat. Sehingga, pengerukan sedimen lumpur dan sampah dapat dilakukan secara cepat dan optimal,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Hendri, pihaknya juga memastikan dan menyiagakan sarpras dapat beroperasi dengan baik untuk mengantisipasi kondisi yang tidak diinginkan.

Sebagai dukungan, ia meminta warga ikut kerja sama untuk disiplin membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, hal ini sangat diperlukan guna mencegah terjadinya genangan saat musim hujan.

"Berdasarkan data per hari ini, Senin (6/11/2023), ada pompa stasioner 578 unit di 202 lokasi, alat berat 251 unit, pasukan biru 4.189 personil, pompa mobile 539 unit, dan pintu air 845 unit di 589 lokasi," ucap Hendri.

Konsolidasi birokrasi Pj Gubernur Heru dinilai efektif

Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Rumah Aktivis Institute (RAI) Andri Nurkamal menilai konsolidasi birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah komando Pj Gubernur Heru Budi Hartono sangat efektif dalam mempercepat penuntasan masalah, termasuk antisipasi banjir.

Menurutnya, langkah Pj Gubernur Heru terbilang akseleratif meskipun dihadapkan pada keterbatasan wewenang.

Seperti diketahui, saat ini Heru bukan seorang kepala daerah yang memiliki kewenangan penuh sebagaimana gubernur definitif hasil pemilihan umum (pemilu).

"Koordinasi dan konsolidasi birokrasi ini cukup strategis dalam menghadapi masalah Jakarta, (seperti) banjir. Sekelas Pj, Heru melakukan terobosan dalam hal penguatan birokrasi sehingga bisa menghadirkan kerja pemerintahan yang efektif dan efisien. Misalnya penegasan Pak Heru ke dinas SDA untuk bersiap siaga jelang musim hujan," kata Andri dalam keterangannya, Selasa (7/8/2023).

Ia mengungkapkan, penuntasan sodetan Kali Ciliwung-Banjir Kanal Timur (BKT) merupakan bukti nyata prioritas yang dikebut Heru Budi Hartono sejak dilantik menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2022.

"Waktu singkat yang dimiliki Pak Heru tentu harus digunakan seefektif mungkin. Apa yang sudah dilakukan seperti penekanan, penegasan, dan peningkatan kinerja birokrasi sudah tepat. Tinggal bagaimana Pak Heru mempertajam pengawasan agar anak buah bekerja secara maksimal sesuai agenda prioritas yang dicanangkan," katanya.