Tanggapi Interupsi Anggotanya soal Rapel Gaji PJLP, Ketua DPRD: Jangan Asal, Sudah Saya Bereskan!

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menanggapi interupsi anggota Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth yang menyinggung soal pembayaran kekurangan gaji Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dalam rapat Paripurna, Selasa (14/11/2023).

Menurut Prasetyo, interupsi Kenneth itu dilakukan secara asal tanpa mengetahui perkembangan dari permasalahan tersebut.

"Saya koreksi Pak Kenneth, besok itu sudah cair. Kalau memberi masukan di dalam rapat paripurna tanya kepada pimpinan tertinggi lembaga yang namanya DPRD ya," kata Prasetyo dalam rapat.

Prasetyo mengaku merasa "dipukul" atas interupsi Kenneth dalam rapat paripurna itu.

"Ya anda memukul saya ini sasaran langsung. Saya ketua banggar soalnya, sudah saya laksanakan. Dengan Pak (Kepala BPKD) Michael Rolandi sudah ditandatangani, sudah diterima oleh sekwan," kata Prasetyo.

Sebelumnya, Kenneth melakukan interupsi untuk mengingatkan Heru segera membayarkan rapelan gaji PJLP.

"Dalam forum yang terhormat ini izinkan saya ingatkan kepada eksekutif dan Pak Pj Gubernur terkait rapelan gaji PJLP. Yang saya baca di berita itu, minggu kedua (November) sudah dicairkan," ujar Kenneth.

Namun demikian, Kenneth mengaku mendapatkan laporan bahwa para PJLP di DKI Jakarta sama sekali belum menerima pembayaran kekurangan gaji.

"Saya dapat laporan mereka belom mendapatkan rapelan sama sekali dan belum mendapatkan haknya, sesuai dengan Pergub yang ditandatangani Kang Mas Pj Gubernur," kata Kenneth.

Kenneth meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serius menuntaskan pembayaran tunggakan gaji para PJLP. Sebab, para petugas tersebut telah berkontribusi dalam pembangunan di Ibu Kota.

"Saya harap dalam forum yang terhormat ini bisa menjadi bagi eksekutif spaya bisa serius difokuskan. Karena PJLP ini sudah sangat mempunyai peranan penting dalam pemerintahan pembangunan di DKI Jakarta," pungkas Kenneth.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengungkapkan, pembayaran tunggakan selisih gaji PJLP sudah dilakukan bertahap sejak 10 November 2023.

"Iya sudah dilakukan bertahap, sejak Jumat tanggal 10 November 2023 lalu sudah ada yang cair," ujar Michael saat dikonfirmasi Senin (13/11/2023).

Menurut Michael, berkas administrasi untuk pembayaran tunggakan gaji PJLP dapat diproses oleh masing-masing Organ Perangkat Daerah (OPD) di DKI Jakarta.

Dia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mempercepat pembayaran tunggakan gaji, demi kesejahteraan para PJLP.

"Kami di Pemprov DKI Jakarta sangat berkomitmen memberikan kesejahteraan kepada para pegawai, termasuk PJLP," kata Michael.

Semestinya para PJLP DKI menerima upah sebesar Rp 4,9 juta per bulan pada tahun ini. Namun, sejak Januari hingga saat ini, mereka masih menerima upah Rp 4,6 juta.

Penyebabnya karena masalah sistem dalam penginputan komponen yang masih menggunakan tahun 2022.