Panggil Dinas Kesehatan Kota Depok, Komisi D DPRD Cecar Persoalan Menu Stunting

DEPOK, KOMPAS.com - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok memanggil semua pihak terkait pelaksanaan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk mengatasi stunting, Jumat (17/11/2023) pagi.

Rapat terbuka yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Depok, Jawa Barat itu dihadiri Kepala Dinkes Depok Mary Liziawati beserta jajarannya, perwakilan masing-masing puskesmas kecamatan, dan dipimpin Ketua Komisi D DPRD Depok Supriatni.

Adapun poin rapat kali ini membahas polemik menu PMT yang memakan anggaran Rp 4,9 miliar.

Salah satu anggota Komisi D Fraksi PPP, Qonita Lutfiah mengaku banyak menerima keluhan warga terkait menu PMT.

"Warga yang datang banyak mengeluhkan, anaknya enggak mau makan menu yang diberikan. Maka itu sebaiknya kita beri lah yang selayaknya, harusnya komposisi juga lebih diutamakan," kata Qonita dalam rapat tersebut.

Selain itu, rapat terbuka juga menyinggung output setelah program PMT selesai, kesesuaian anggaran Rp 18.000 dengan menu yang disajikan, hingga anggaran wadah yang digunakan untuk kemasan PMT.

Disampaikan pula pertanyaan yang menyentil kader puskesmas soal aksesori warna partai, yang digunakan ketika membagikan menu PMT.

"Banyak sekali foto-foto kader yang menyerahkan menu PMT ini mengenakan afiliasi salah satu partai politik. Yang kita tahu beberapa kali di paripurna antara Pak Wali, Pak Wakil, dan DPRD sangat menjaga kondusifitas Kota Depok dalam menghadapi pemilu. Percikan-percikan ini jangan sampai mengundang hal-hal yang tidak kita inginkan," ujar Qonita.

Adapun polemik PMT di Kota Depok saat ini tengah menjadi sorotan usai viral di media sosial.

Pasalnya, menu yang disediakan hanya nasi, kuah sup, sawi, dan tahu yang dibungkus wadah bening dengan tutup warna-warni bergambar Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono.