DPRD Tak Cuma Cecar Pemkot Depok Soal Menu Pencegah Stunting, tapi Juga Harga Toples dan Stiker Wajah Wali Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Buntut menu pencegah stunting atau tengkes yang tak memadai membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dicecar oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).

Mereka dicecar saat rapat terbukan soal program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk mengatasi stunting di Gedung DPRD Depok, Jawa Barat, Jumat (17/11/2023).

Rapat itu menyinggung menu PMT yang memakan anggaran Rp 4,9 miliar itu tak layak. Padahal, setiap menu yang disajikan itu Rp 18.000 per porsi.

"Warga yang datang banyak mengeluhkan, anaknya enggak mau makan menu yang diberikan," kata anggota Komisi D Fraksi PPP, Qonita Lutfiah, Jumat.

"Maka itu sebaiknya kita berilah yang selayaknya, harusnya komposisi juga lebih diutamakan," kata dia.

Tak hanya kualitas menu, ternyata ada hal-hal lain yang membuat masyarakat hingga anggota dewan. Salah satunya soal aksesoris hingga kemasan yang disebut tak patut.

Atribut partai

Qonita sempat menyentil kader puskesmas soal aksesori warna dan foto anggota partai yang digunakan ketika membagikan menu PMT.

Padahal, hal tersebut dilarang demi menjaga kondusivitas Kota Depok dalam menghadapi pemilihan umum (pemilu).

"Percikan-percikan ini jangan sampai mengundang hal-hal yang tidak kita inginkan," ujar Qonita.

Adapun polemik PMT di Kota Depok saat ini tengah menjadi sorotan usai viral di media sosial.

Pasalnya, menu yang disediakan hanya nasi, kuah sup, sawi, dan tahu yang dibungkus wadah bening dengan tutup warna-warni bergambar Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono.

Harga toples

Anggota Komisi D DPRD Depok, Babai Suhaimi, juga mencecar jajaran Dinas Kesehatan Kota Depok terkait penggunaan toples pada makanan tambahan pencegah stunting.

Babai mengatakan anggaran untuk pengadaan toples cukup besar. Dia pun mencecar dari mana sebenarnya inisiasi penggunaan toples itu berasal.

Merespons pertanyaan ini, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Depok Mary Liziawati berkata, toples wadah menu PMT disediakan langsung oleh WUB (wirausaha bersama) yang menjadi pihak ketiga.

Dalam kesempatan itu, perwakilan WUB dari sejumlah kecamatan pun buka suara. Namun tidak ada jawaban pasti berapa tepatnya harga satu toples tersebut. Sahut-sahutan pun terjadi.

Ada vendor yang menyebut harga toples Rp 21.000. Ada juga yang bilang jika dihitung satuan, harga per toples itu adalah Rp 9.000.

"Tapi pada praktiknya kita Rp 9.000 kan toples itu belum sama stiker. Sama stiker itu sekitar rata-rata Rp 10.000," kata vendor WUB lain.

Di sisi lain, Babai menilai penyediaan toples memang perlu dicek lagi sebab berdampak cukup besar bagi anggaran.

Jika harga wadahnya saja Rp 10.000mper buah lalu dikalikan tiga toples per anak, totalnya jadi Rp 30.000.

"Lalu Rp 30.000 dikali Rp 9.000-an anak berarti Rp 270 juta, gitu untuk toples saja," ujar Babai.

Stiker wajah wali kota

Anggota DPRD Kota Depok juga mencecar jajaran Dinkes soal stiker pada toples menu program PMT. Padahal, anggaran program itu dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Stiker tersebut menampilkan wajah Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono.

"Ini kan APBN bukan APBD, beda kalau APBD ya bisa diterima. Ini kan APBN kenapa enggak gambar Jokowi?" celetuk dia.

Sebelumnya, banyak pihak yang mengkritik penggunaan stiker bergambar Wali Kota Depok Mohammad Idris dan wakilnya, Imam Budi Hartono, pada tutup wadah makanan pencegah stunting.

Adapun stiker tersebut menampilkan potret Idris dan Imam yang tersenyum. Di bawahnya terdapat tulisan "Bocah Depok Kudu Sehat. Prestasi Hebat, Stunting Minggat".

Ganti mitra

Mary mengatakan, Pemkot telah mencopot dan mengganti vendor WUB di Kecamatan Tapos lantaran salah memberi menu dalam program PMT di sana.

"Ada (yang diputus kontrak) di Tapos," kata Mary.

Penggantian vendor ini imbas dari ketidaksesuaian menu program PMT di Kecamatan Tapos yang disajikan oleh vendor tersebut.

"Ya mereka kan ketidaksesuaian menu hari pertama. Jadi akhirnya dievaluasi, dirasa belum memenuhi ketentuan yang ada," ungkap Mary.

Seharusnya, kata Mary, hari pertama adalah waktu untuk penyajian menu kudapan. Namun, vendor itu malah memberikan nasi dan sayur sop.

"Sebenarnya nasi dengan tahu memenuhi, tapi karena hari itu seharusnya kudapan, tapi yang disiapkan nasi dan sayur sop. Sekarang sudah berganti WUB," ucap Mary.

Diberitakan sebelumnya, menu program PMT Dinkes Kota Depok di Kecamatan Tapos menuai kritik dari masyarakat.

Pasalnya, menu pencegah stunting yang disajikan dengan anggaran Rp 18.000 per paket hanya berupa nasi, kuah sop, dan tahu rebus.