Spanduk Amin di Kampung Susun Akuarium, Ketua Koperasi: Dalam Perjanjian Tidak Ada Larangan Pasang "Banner"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri, Dharma Diani, menyinggung aturan perjanjian kerja sama (PKS) antara warga Kampung Susun Akuarium dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta.

Aturan tersebut Diani singgung berkait polemik pemasangan spanduk “Selamat Tahun Baru, Presiden Baru” bergambar pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Amin di gedung Blok A Kampung Susun Akuarium yang kini telah diturunkan oleh warga.

“Di PKS kami, tidak ada aturan atau larangan pasang banner dengan peraturan KPU, dan lain-lain,” kata Diani saat dihubungi, Rabu (10/1/2024).

Diani kemudian menyebutkan larangan-larangan warga Kampung Susun Akuarium yang tercantum dalam aturan PKS dengan BPAD DKI Jakarta.

“Yang jadi larangan adalah tidak boleh menjual bangunan, tidak menerima gerai ATM, tidak pasang baliho iklan komersial, tidak menyewakan kepada pemilik usaha ritel seperti Indomaret, Alfamart, dan lain-lain,” ujar Diani.

“Jadi, hal ini yang kami pegang. Kalau menurut mereka ini bangunan pemerintah, ya jelas, kami bangun dengan menggunakan Surat Persetujuan Penunjukan Penggunaan Lokasi atau Lahan (SP3L), yang bukan langsung pakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, warga Kampung Susun Akuarium memutuskan untuk menurunkan spanduk bergambar Amin yang terpasang di Blok A pada Senin (8/1/2024) setelah terpampang sejak Minggu (31/12/2023).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melarang alat peraga kampanye dipasang di beberapa tempat saat masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu 2024) dimulai, 28 November 2023 nanti.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) KPU DKI Nomor 363 Tahun 2023 yang diteken 24 November 2023 lalu.

Dalam SK itu, KPU DKI melarang peserta Pemilu untuk memasang alat peraga kampanye di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, dan tempat pendidikan yang meliputi gedung atau jalanan sekolah serta perguruan tinggi.

Kemudian, gedung milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, fasilitas milik Pemprov DKI, jalan protokol, hingga sarana dan prasarana publik seperti taman dan pepohonan adalah lokasi yang diharamkan untuk dipasang alat peraga kampanye.

Pagar pemisah jalan, jembatan penyebrangan, halte, terminal, stasiun, pelabuhan, tiang listrik, dan area jalan tol juga diminta oleh KPU DKI supaya bersih dari alat peraga kampanye.

Selain itu, KPU DKI juga meminta kepada peserta Pemilu untuk mempertimbangkan nilai estetika dan keindahan kota dalam memasang alat peraga kampanye.