Cerita Nancy Saat Aksi Hari Perempuan Internasional, Sedih Tak Bisa Berorasi di Depan Istana

Padahal, Nancy masih menaruh harap bisa merayakan Hari Perempuan Internasional itu dengan berorasi menyampaikan pendapatnya di sana.

“Saya bangun jam 05.00 WIB sebelum siap-siap ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Saya masih positive thinking bisa beraksi di depan istana karena (itu) tempat biasa berkumpul. Tapi, ternyata tak bisa sampai ke sana,” ujar Nancy kepada Kompas.com dengan senyum sedih saat diwawancarai di Silang Monas Barat Daya, Gambir, Jakarta Pusat.

Dalam aksi kali ini, Nancy datang bersama sang suami, Pius Wisnugraha Trias (54). Mereka berangkat dari Citayam, Kabupaten Bogor menuju Stasiun Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.

Setelah itu, mereka naik bajaj seharga Rp 25.000 menuju titik kumpul peserta aksi di depan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Jalan MH Thamrin.

Melalui aksi ini, Nancy berharap wanita bisa segera mendapat kesetaraan dengan laki-laki. Apalagi, menurut dia, masih terjadi banyak kekerasan terhadap perempuan sejak zaman kolonial.

“Kekerasan masih dijadikan alat untuk merepresi, membungkam, menaklukan kelompok-kelompok. Jadi sudah saatnya kami bersama-sama satu sama lain. Baik sesama perempuan atau kelompok gender lainnya,” kata Nancy.

Pasalnya, dia merasa perjuangan ini mustahil untuk dilakukan seorang diri. Tetapi, Nancy mengatakan, secara bersama-sama perempuan bisa menjadi kesatuan kuat yang dapat memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender.

“Jangan sampai pola-pola penindasan pada gender yang lebih lemah itu langgeng dan lestari,” ujarnya.

Sebagai informasi, aksi unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan momentum Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret.

Hari Perempuan Internasional diperingati sebagai tonggak sejarah perjuangan perempuan seluruh dunia untuk mencapai kesetaraan, pemenuhan hak-hak, dan pengakuan atas HAM.

Diketahui, massa Perempuan Indonesia melakukan aksi geruduk Istana. Merka lantas menyampaikan sejumlah kemerosotan demokrasi di dalam negeri selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal yang mereka soroti mengenai upaya melanggengkan kekuasaan oligarki dan kekerasan yang menargetkan pejuang keadilan serta impunitas pada para penjahat HAM.

Kemudian, mereka juga menilai DPR tidak menjalankan fungsi check and balances, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut melakukan pengkondisian politik dengan tujuan mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya.