Jakarta Darurat Sampah, Pengamat Minta Pembangunan ITF Sunter Dilanjut

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat isu bekelanjutan (sustainability) Sigmaphi, Gusti Raganata, meminta pembangunan proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara agar kembali dijalankan.

Pasalnya, saat ini volume sampah di DKI Jakarta terus meningkat dan membuat kota ini masuk ke keadaan darurat sampah.

“Jakarta saat ini, dalam keadaan darurat sampah sehingga masuk ke dalam kota prioritas di dalam Peraturan Presiden No.35 Tahun 2018,” ucap Gusti dalam keterangan resminya, Minggu (31/3/2024).

Di tengah volume yang meningkat, Gusti menilai bahwa pengelolaan sampah di Jakarta perlu segera diprioritaskan.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) volume sampah yang terangkut di Jakarta tahun 2022 mencapai 7.543 ton per hari, angka tersebut mengalami peningkatan dari 2021 sebesar 7.234 ton per hari.

Sedangkan berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), DKI Jakarta menghasilkan 3,11 juta ton timbulan sampah sepanjang tahun 2022, naik 0,97% dibanding tahun 2021, tetapi menjadi level tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Kemudian jumlah tersebut bertambah lagi menjadi 3,14 juta ton sepanjang tahun 2023.

Melihat kondisi tersebut, Gusti menilai bahwa proyek Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara Kota Jakarta Utara di Sunter perlu dilanjutkan.

“Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara Kota Jakarta Utara di Sunter, perlu segera dibangun kembali untuk mengatasi timbulan sampah di Jakarta yang akan terus meningkat,” sambungnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pembangunan proyek ITF di Sunter awalnya digagas mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada 2009, namun pembangunannya mangkrak.

Kemudian pada 2018, Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta berusaha untuk melanjutkan kembali pembangunan ITF Sunter dan melakukan peletakan batu pertama.

Namun, lagi-lagi pembangunan ITF tersebut berkali-kali dihentikan dan tidak terealisasi.

Sampai akhirnya, di tahun 2023, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengumumkan pemberhentian pembangunan proyek tersebut lantaran nilai investasi dan biaya operasional yang terlalu besar.