Pemprov DKI Tetap Usahakan Perbaikan Jalan

JAKARTA, KAMIS - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menegaskan bahwa meskipun DPRD DKI menghapus anggaran perbaikan jalan rusak di APBD 2008, Pemprov tetap akan mengusahakan adanya perbaikan. "Saya akan tetap berkomitmen terhadap kepentingan umum. Akan dicarikan jalan keluar, itu prioritas utama," kata Fauzi di Jakarta, Kamis (14/2).

DPRD telah mengembalikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2008 ke Pemprov untuk dilakukan penyesuaian pada Senin (11/2) malam lalu, dan hingga kini gubernur menyebut pihaknya masih mengkaji isi APBD yang disebutnya banyak berubah dari usulan eksekutif tersebut.

Salah satu perubahan tersebut adalah dihapusnya anggaran bagi perbaikan jalan rusak senilai Rp52 miliar, tapi karena penting, Fauzi Bowo menyebut pihaknya akan melakukan penyesuaian. "Kalau diperlukan penyesuaian, untuk kepentingan rakyat Jakarta pasti akan kita kedepankan," katanya.

Jalan rusak di Jakarta sekarang sekitar 0,7 persen dari total panjang jalan atau sepanjang 45.449 meter dengan volume mencapai 271.751 meter, yang terdiri atas jenis jalan lokal, provinsi dan jalan nasional. Sebelumnya, data dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menyebutkan bahwa pada Desember 2007, kerusakan jalan di ibukota mencapai 1,06 persen atau mencapai 414 ribu meter persegi atau 68.823 meter.

Jumlah jalan rusak tersebut berkurang setelah DPU melakukan perbaikan jalan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Wishnu Subagyo Yusuf menyebutkan, Pemprov mengajukan usulan perbaikan jalan rusak Rp 52 miliar yang terdiri atas kegiatan penambalan lubang, pemeliharaan berkala, dan pemeliharaan jalur busway.

Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Kota (Fakta) Azas Tigor Nainggolan menyebut DPRD telah melampaui kewenangannya dengan melakukan banyak pemangkasan terhadap usulan APBD 2008 yang menyangkut kepentingan masyarakat umum. "DPRD telah melampaui kewenangannya. Fungsi bujeting harusnya dimulai dari awal penyusunan APBD, bukan dilakukan di akhir, di ujung-ujung seperti ini, terus main pangkas-pangkas," protesnya.

Ia menyayangkan banyak program pelayanan masyarakat yang juga banyak dipangkas dalam RAPBD 2008 seperti e-governance, sebuah lahan interaktif antara Gubernur DKI dan rakyat Jakarta, serta dana pembinaan kelurahan yang dihapuskan oleh DPRD. "Pelayanan masyarakat itu adalah ujung tombak. Dana pembinaan di kelurahan dicoret, padahal harusnya dikembangkan. DPRD harusnya bijaksana dan berperan positif," gugat Azas Tigor.