Pengusaha Kecewa atas Kinerja Pemda dan Pusat

Laporan Wartawan Kompas Orin Basuki

JAKARTA, SELASA - Pengusaha masih merasakan kekecewaan atas kinerja yang ditunjukan oleh pemerintah daerah dan pusat yang belum mampu mengkoordinasikan kebijakannya secara nasional. Ini ditekankan karena hingga saat ini masih banyak kebijakan yang cenderung tumpang tindih antara kehendak pemerintah pusat dan daerah yang akibatnya merugikan iklim investasi.

Salah seorang pendiri Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Sofjan Wanandi mengungkapkan hal tersebut saat berbicara dalam penyerahan penghargaan KPPOD bagi pemerintah daerah yang dinilai mampu melaksanakan tata kelola ekonomi lokal dengan baik di Jakarta, Selasa (22/7). Hadir dalam kesempatan itu Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati.  

Menurut Sofjan, otonomi daerah yang diterapkan di daerah saat ini dilakukan secara setengah hati oleh pemerintah pusat sehingga kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga menjadi tidak maksimal. Sementara itu, daerah juga kerap berjanji membuat pusat pelayanan satu atap (one stop services/OSS), tetapi kenyataannya masih saja terjadi tekanan-tekanan kepada pelaku usaha.  

"Sebagai pengusaha kami sering dikecewakan karena ketika pemerintah menerbitkan paket-paket kebijakan yang mendorong pemulihan iklim investasi, kami merasa optimistis. Namun, realisasi paket kebijakan itu malah tidak ada. Contohnya, daerah tetap saja membebankan pajak listrik penerangan jalan, padahal pasokan listrik sendiri sering terganggu," ujarnya.

Meski demikian, Sofjan mengakui, masih ada harapan. Sebab, sudah ada beberapa pemerintah daerah yang telah berupaya memberikan dukungan kepada dunia usaha. "Sudah mulai ada daerah yang memberikan insentif bagi dunia usaha. Saya harapkan ini bisa ditiru oleh daerah lain," ujarnya.