Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Tegur Mendiknas dan Menbudpar

Kompas.com - 22/08/2008, 20:00 WIB

JAKARTA, JUMAT - Nasib 30 penari HUT ke-63 Kemerdekaan RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT), dan bocah cilik Yuni Veronika (11) peraih medali emas dan perunggu kejuaraan catur dunia tingkat pelajar, yang terlantar dan kelaparan mendapat sorotan tajam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden Yudhoyono sontak menghubungi Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik untuk mengetahui duduk perkara masalah yang menyeret nama besara Istana Kepresidenan.

"Presiden sudah menanyakan kepada Mendiknas bagaimana situasinya. Begitu juga dengan Menbudpar," jawab Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, Jumat (22/8), ketika ditanya tentang kisah memilukan tamu-tamu undangan Istana Kepresidenan pada HUT ke-63 Kemerdekaan RI.

Menurut Andi, pada dasarnya Istana Kepresidenan tidak bertanggung jawab atas akomodasi perjalanan, uang saku dan lain-lain. Tanggung jawab justru dilimpahkan kepada pemda setempat. Pasalnya, pihak Istana Kepresidenan pada HUT ke-63 Kemerdekaan sebatas mengundang pemda-pemda untuk turut memeriahkan acara tersebut.

"Semua pemda-pemda waktu itu diundang untuk berpartisipasi, jika berkenan mengirim berupa tarian, atau apa boleh saja tapi semua ongkos transportasi dan akomodasi ditanggung pemda setempat," ujarnya.

Andi menambahkan, undangan kepada pemda-pemda ini tidak bersifat memaksa. Pemda bahkan diperbolehkan untuk tidak mengirim utusan ke Jakarta. "Mereka diundang. Jadi  ada yang mengirimkan dan ada yang tidak. Tergantung mereka yang siap," jelasnya.

Untuk diketahui, 30 penari tiba di Jakarta pada 16 Agustus lalu dan menginap di Graha Wisata Remaja Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Menurut rencana mereka ini menginap selama 10 hari. Namun ternyata, mereka justru hanya menginap empat hari lantaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lembata, Martin Didi Lejak selaku manajer keuangan dan Madjid Lamahoda pimpinan kelompok, tanpa sepengetahuan mereka pergi dari lokasi penginapan.

Akibatnya, 30 penari ini terpaksa menginap ke salah seorang Ketua RT 10/04 Kelurahan Kramatjati. Mereka juga kelaparan karena uang saku sebesar Rp 1 juta ludes untuk membiayai makan bersama.

Atas peristiwa ini, Andi dengan lugas membantah bila Istana Kepresidenan kebakaran jenggot dan bahkan dibikin malu. "Kenapa merasa malu, kalau bukan kita yang mempunyai tanggung jawab. Yang penting siapa yang bertanggung jawab, ya bertanggung jawab," ujarnya seraya menjelaskan, kasus ini sudah ditangani.

"Setelah kami cek itu ternyata adalah miscommunication. Mereka besok akan bisa berangkat pulang," katanya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com