Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Tegur Mendiknas dan Menbudpar

Kompas.com - 22/08/2008, 20:00 WIB

JAKARTA, JUMAT - Nasib 30 penari HUT ke-63 Kemerdekaan RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT), dan bocah cilik Yuni Veronika (11) peraih medali emas dan perunggu kejuaraan catur dunia tingkat pelajar, yang terlantar dan kelaparan mendapat sorotan tajam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden Yudhoyono sontak menghubungi Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik untuk mengetahui duduk perkara masalah yang menyeret nama besara Istana Kepresidenan.

"Presiden sudah menanyakan kepada Mendiknas bagaimana situasinya. Begitu juga dengan Menbudpar," jawab Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, Jumat (22/8), ketika ditanya tentang kisah memilukan tamu-tamu undangan Istana Kepresidenan pada HUT ke-63 Kemerdekaan RI.

Menurut Andi, pada dasarnya Istana Kepresidenan tidak bertanggung jawab atas akomodasi perjalanan, uang saku dan lain-lain. Tanggung jawab justru dilimpahkan kepada pemda setempat. Pasalnya, pihak Istana Kepresidenan pada HUT ke-63 Kemerdekaan sebatas mengundang pemda-pemda untuk turut memeriahkan acara tersebut.

"Semua pemda-pemda waktu itu diundang untuk berpartisipasi, jika berkenan mengirim berupa tarian, atau apa boleh saja tapi semua ongkos transportasi dan akomodasi ditanggung pemda setempat," ujarnya.

Andi menambahkan, undangan kepada pemda-pemda ini tidak bersifat memaksa. Pemda bahkan diperbolehkan untuk tidak mengirim utusan ke Jakarta. "Mereka diundang. Jadi  ada yang mengirimkan dan ada yang tidak. Tergantung mereka yang siap," jelasnya.

Untuk diketahui, 30 penari tiba di Jakarta pada 16 Agustus lalu dan menginap di Graha Wisata Remaja Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Menurut rencana mereka ini menginap selama 10 hari. Namun ternyata, mereka justru hanya menginap empat hari lantaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lembata, Martin Didi Lejak selaku manajer keuangan dan Madjid Lamahoda pimpinan kelompok, tanpa sepengetahuan mereka pergi dari lokasi penginapan.

Akibatnya, 30 penari ini terpaksa menginap ke salah seorang Ketua RT 10/04 Kelurahan Kramatjati. Mereka juga kelaparan karena uang saku sebesar Rp 1 juta ludes untuk membiayai makan bersama.

Atas peristiwa ini, Andi dengan lugas membantah bila Istana Kepresidenan kebakaran jenggot dan bahkan dibikin malu. "Kenapa merasa malu, kalau bukan kita yang mempunyai tanggung jawab. Yang penting siapa yang bertanggung jawab, ya bertanggung jawab," ujarnya seraya menjelaskan, kasus ini sudah ditangani.

"Setelah kami cek itu ternyata adalah miscommunication. Mereka besok akan bisa berangkat pulang," katanya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com