Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas Anak: Hentikan Iklan Rokok di Televisi

Kompas.com - 29/01/2009, 20:16 WIB

JAKARTA, KAMIS — Karena industri rokok semakin agresif dalam pemasaran produknya dan iklan-iklan rokok kini menyasar para remaja, maka Komisi Nasional Perlindungan Anak mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 46 Ayat (3) Huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 kepada Mahkamah Konstitusi.

"Pasal 46 ayat (3) Huruf c itu melanggar hak konstitusional anak dan remaja karena melanggar Pasal 28 UUD 45. Itu yang menjadi argumentasi kami," kata Koordinator Tim Litigasi Komnas Perlindungan Anak, M Joni, saat mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (29/1).

Karena Indonesia belum meratifikasi Kerangka Konvensi Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC) maka iklan rokok di Indonesia bertebaran di mana-mana, baik di jalan raya dalam bentuk baliho maupun iklan di televisi. Hal tersebut disesalkan Komnas Perlindungan Anak.

"Oleh karena itu, Komnas Perlindungan Anak merasa perlu untuk melakukan langkah nyata dan segera mengurangi atau menghentikan iklan rokok di berbagai media, khususnya media penyiaran," kata Joni.

Komnas Perlindungan Anak mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasar 46 Ayat (3) Huruf c UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran yang semula berbunyi siaran iklan niaga dilarang melakukan promosi rokok yang memperagakan wujud rokok menjadi berbunyi siaran iklan niaga dilarang melakukan promosi rokok.

Tujuan pengajuan permohonan uji materi itu, menurut Joni, terkait dengan data-data dan fakta yang berhasil dihimpun oleh Tim Litigasi Komnas Perlindungan Anak yang secara de facto memberikan gambaran bahaya rokok dan tembakau.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan rokok adalah epidemi global yang telah membunuh tidak kurang dari 1 orang dalam setiap 6 detiknya dan merupakan penyebab 7 dari 8 kematian terbesar di dunia.

Terdapat sekitar 7.000 artikel ilmiah yang membuktikan kandungan bahan kimia dalam sebatang rokok di mana terdapat 4.000 jenis bahan kimia dengan 69 zat di antaranya bersifat karsinogenik dan adiktif.

Komnas Perlindungan Anak menyatakan, dalam melakukan ekspansi usahanya, perusahaan rokok terbukti secara yuridis menyasar anak dan remaja untuk menggantikan perokok-perokok yang telah meninggal dunia. Fakta ini dibuktikan melalui dokumen rahasia Philip Morris yang menyatakan, remaja hari ini adalah calon pelanggan tetap hari esok... Pola merokok remaja penting bagi Philip Morris (Laporan penelitian Myron E Johnson ke Wakil Presiden Riset dan Pengembangan Philip Morris, 1981). Sumber: Factsheet No 04/2/2004 yang diterbitkan oleh WHO dan Depkes.

"Karena itu uji materi perlu kami lakukan," ujar Joni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Nasional
Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Nasional
Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Nasional
Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com