Negara Harus Tanggung Penyembuhan Korban Bom

SEMARANG, KOMPAS.com - Negara harus menanggung penyembuhan luka fisik dan psikis korban bom di Hotel JW Marriot dan Hotel Ritz Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (17/7) pagi.
    
"Mereka tidak ada yang mau menjadi korban. Harus dipikirkan pengobatan traumatik mereka. Lukanya tidak sesederhana fisik tetapi juga psikis yang tidak gampang sembuh," kata pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Fitriyah di Semarang, Senin.
    
Fitriyah mengatakan, negara harus bertanggung jawab terhadap pengamanan warga dan daerahnya. Menurut dia, peristiwa tersebut seharusnya menjadi pelajaran dan tantangan bagi aparat kepolisian dalam melakukan tugas pengamanan dalam negeri.
    
Berdasarkan dugaan sementara, pelaku bom Kuningan adalah bagian dari jaringan terorisme, maka yang harus diperhatikan adalah polanya bahwa jaringan terorisme biasanya menarik perhatian dan di Indonesia bertepatan dengan rencana kehadiran klub sepak bola Inggris Manchester United (MU).
    
Mereka (teroris, red.), lanjut Fitriyah, ingin menarik perhatian internasional bahwa kelompoknya masih ada dan jaringannya belum habis. Mereka dapat merekrut orang baru untuk menjalankan visi dan misi yang menurut mereka benar.
    
"Karena jaringannya internasional, tentu Indonesia perlu membangun kerja sama dengan negara lain karena mereka melintas negara dan terlatih untuk siap mati sebagai risiko," katanya.
    
Tak Terkait Pemilu

Ditanya apakah ada kaitannya dengan upaya penggagalan hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2009, Fitriyah tidak melihatnya seperti itu. Menurutnya, jika tindakan tersebut bermaksud untuk mengacaukan hasil Pilpres 2009 tentu dampaknya akan lebih terasa saat sebelum dilakukan pemungutan suara.
    
"Jika kaitannya dengan Pilpres, tentu akan dilakukan sebelum pemungutan suara untuk menunjukkan bahwa kemampuan ’incumbent’ (presiden yang sedang berkuasa) tidak dapat menjaga iklim kondusif. Akan tetapi ini kan sudah selesai Pilpres 2009," katanya.
    
Ia menegaskan, pola teroris adalah ingin memberikan efek shock dan ketakutan. Takut pergi ke pusat perbelanjaan dan takut menginap di hotel karena takut jika menjadi korban peledakan bom.
    
Terkait jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi pada tanggal 19-21 Juli 2009 dan di tingkat pusat tanggal 22-24 Juli 2009, pengamanannya sudah disiapkan aparat kepolisian.
    
"Biasanya selama ini kalau ada yang tidak puas maka sekadar aksi demonstrasi tidak sampai anarkis," katanya. Kepolisian, menurut Fitriyah, tentu sudah siap dengan antisipasi seperti adanya huru hara dan hal yang tidak diinginkan.