Antisipasi Banjir DKI Meragukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta meragukan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI dalam menanggulangi banjir. Soalnya, saat dilanda hujan sekitar tiga jam pada Jumat (13/11) lalu, sejumlah lokasi di Jakarta langsung tergenang.

Bahkan, Pemprov DKI dinilai tidak siap menanggulangi bencana banjir besar lima tahunan, yang terakhir terjadi pada 2007. "Kesiapannya seperti apa? Tampak sekali banjir demikian mudah terjadi di jantung kota meski hujannya sangat sedikit," kata anggota Komisi D DPRD DKI, Matnoor Tindoan, kemarin.

M Sanusi, juga anggota Komisi D, mengatakan bahwa banjir seharusnya bisa dicegah. "Setelah tiga tahun pemerintahan (Gubernur Fauzi Bowo) ini, kita belum melihat perubahan. Banjir tetap terjadi meski sudah ada proyek KBT (Kanal Banjir Timur) dan sejumlah normalisasi saluran air," katanya.

Berdasarkan penjelasan yang diterima Komisi D dari Pemprov DKI, menurut Ketua Komisi D Berlin Hutajulu, antisipasi banjir tidak optimal karena 40 persen wilayah Jakarta merupakan dataran rendah, bahkan di bawah ketinggian muka air laut. Selain itu, berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH) di daerah hulu meningkatkan kecepatan run-off (aliran) air ke Jakarta.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta, Paimin Napitupulu, menegaskan bahwa pihaknya siap mengantisipasi banjir. "Di setiap titik potensi banjir telah dibangun pos pengendalian banjir, yang antara lain diisi oleh SDM (sumber daya manusia) dan peralatan untuk mengatasi banjir, termasuk mobil untuk mengevakuasi, perahu karet, dan ambulans," katanya.

Paimin menyatakan, siklus banjir besar lima tahunan adalah tahun 2002, 2007, 2012, dari seterusnya. Meski demikian, menurut dia, Pemprov DKI tidak akan berpatokan pada perhitungan tersebut.