Mengejar Pasar sampai ke China

Djisman Simandjuntak

Dalam kontras dengan keraguan atau bahkan perlawanan terhadap Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China di antara aneka kalangan di Indonesia, pesta meriah digelar, 7-9 Januari 2010 di Nanning, Guangxi, oleh Pemerintah China dengan menghadirkan tamu-tamu pejabat dan pengamat dari Asia Tenggara.

Dukungan terhadap Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN- China (ACFTA) menggema di acara itu. Eric Mashkin, pemenang Nobel Ekonomi 2007, memang menekankan perdagangan bebas bukan obat mujarab. Keberhasilannya bagi setiap negara dan kelompok ditentukan reformasi domestik. Namun, pesta itu memancarkan suasana optimistik. Tak henti-henti para pembicara menyebut, ACFTA adalah kawasan perdagangan regional terbesar di dunia dengan penduduk 1,9 miliar dan pertumbuhan pendapatan tertinggi.

Perdagangan Indonesia-China, yang tahun 1998 ditandai surplus Indonesia, mengalami pembalikan memprihatinkan. Tahun 2008 ekspor China ke Indonesia sudah melebihi impornya dengan 20 persen. Dalam barang-barang yang mendominasi perdagangan dunia ekspor China ke Indonesia sebagai kelipatan impor tidak kurang dari 2,35 untuk barang kimia, 3,9 untuk hasil industri pengolahan dasar, 3,4 untuk mesin dan alat pengangkutan dan telekomunikasi, serta 6,9 untuk hasil-hasil aneka industri.

Bahwa kelipatan itu 0,04 dalam bahan mentah nonpangan, 0,35 dalam bahan bakar fosil, dan 0,001 dalam minyak nabati, adalah hiburan kecil saja. Kebangkitan China menjadi negara niaga kedua terbesar dunia setelah hibernasi sekitar 550 tahun menimbulkan ombak dan riak yang menghempas kuat di Indonesia. Namun, angka itu tidak membenarkan strategi burung unta.

Impor ”murah” bukanlah kerugian berbobot mati. Bagi konsumen ia mendatangkan keuntungan kesejahteraan, terutama konsumen pendapatan rendah. Bahwa rakyat miskin Indonesia mampu membeli pesawat seluler, komputer, dan permainan komputer, untuk sebagian adalah karena impor ”murah” dari China.

Bahwa impor itu tidak dapat dibayar terus-menerus dengan devisa asal pengurasan alam, utang luar negeri, dan investasi asing di Indonesia, adalah pengetahuan umum. Cepat atau lambat ekspor adalah imperatif bagi ekonomi yang mengimpor. Masalah perdagangan Indonesia-China terletak tidak dalam lonjakan impor Indonesia, tetapi kemandekan ekspor.

Jika lonjakan impor dipandang sebagai masalah, ACFTA tak serta-merta harus dikambinghitamkan. Margin preferensi yang disediakan Indonesia dalam ACFTA tipis, yaitu selisih tarif most favored nation (MFN) dengan tarif ACFTA. Tarif MFN terapan Indonesia sudah turun menjadi 8,5 persen untuk hasil pertanian dan 6,7 persen untuk nonpertanian berkat maraton deregulasi sejak 1986.

Hanya 2,7 persen posisi tarif Indonesia yang masih dilindungi dengan bea masuk di atas 15 persen. Bebas bea MFN bahkan berlaku bagi hampir 24 persen posisi. Lagi pula, margin tipis belum tentu dimanfaatkan pengimpor karena tingkatnya kecil, tak terpenuhinya persyaratan kandungan lokal bagi sertifikasi keterangan asal barang, dan biaya sertifikat jika persyaratan kandungan lokal dipenuhi. Pemacu ekspor China ke Indonesia adalah biaya rendah yang sulit ditandingi, pengalihan ekspor beberapa negara, seperti Jepang, Korsel, dan Taiwan ke China.

Sekitar setengah ekspor China adalah ”ekspor pengolahan” yang pada gilirannya sekitar 80 persen dikuasai perusahaan asing. Di pihak lain impor Indonesia dari China dihela juga pertumbuhan ekonomi yang lumayan kuat dan persaingan yang menajam di pasar Indonesia di buritan krisis 1998 yang memaksa produsen, distributor, dan pengecer memburu harga rendah.