Muhayat: PT JIExpo Belum Transparan

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama menjadi penyelenggara Pekan Raya Jakarta (PRJ), PT Jakarta International Expo (JIExpo) dinilai belum transparan dalam hal keuangan. Indikasinya PT JIExpo tidak merinci soal bagi hasil dari keuntungan tahunan (deviden) yang seharusnya diperoleh Pemprov DKI Jakarta. Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Muhayat, di Balaikota, Rabu (5/5/2010).

Muhayat mengatakan, JIExpo tidak memberikan deviden kepada Pemprov DKI berupa uang. Namun seluruh keuntungan penyelenggaran PRJ digunakan untuk reinvestasi pengembangan bangunan PRJ. "Janjinya Hartati Murdaya begitu. Keuntungan PRJ diinvestasikan lagi untuk membangun bagian-bagian Jakarta Fair," kata Muhayat.

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu menyatakan, pengembangan bangunan di lokasi PRJ memang terlihat secara kasat mata. Hanya saja, akumulasi saham yang dimiliki Pemprov DKI dari reinvestasi tersebut tidak jelas besarannya. Hingga kini, saham Pemprov DKI di PT JIExpo hanya sekitar 13 persen saja. Sejatinya, penyelenggaraan PRJ tidak tergantung PT JIExpo. Sehingga siapa pun bisa menjadi penyelenggara pesta rakyat tersebut. Hanya saja, waktu penyelenggaraan PRJ tahun ini sudah sangat mepet sekali sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan lelang terbuka.

Terkait hal tersebut, Asisten Perekonomian DKI Jakarta, Mara Oloan Siregar, menjelaskan, untuk saat ini selain PT JIExpo, tidak ada penyelenggara kegiatan yang sanggup menyelenggarakan event tahunan tersebut. Sebab, PT JIExpo menguasai mayoritas lahan di lokasi PRJ, Kemayoran, Jakarta Pusat. "Ada persetujuan presiden menggunakan lahan Sekneg. Kalau ada event organizer lain yang mau menyelenggarakan PRJ di tempat yang sama tentu biayanya lebih besar," ujarnya.

Rencananya, Oloan akan memanggil sejumlah penyelenggara acara yang ingin terlibat dalam penyelenggaraan PRJ, untuk diajak dialog. Namun, terkait sikap DPRD DKI yang merekomendasikan dilakukanya lelang terbuka penyelenggaraan PRJ, Oloan mengaku pesimis lelang terbuka itu dapat dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi dewan. Sebab pelaksanaan PRJ sudah semakin dekat dan persiapannya sudah berjalan. "Belum lagi sejumlah aturan, termasuk perda yang harus direvisi dulu. Jangan sampai rekomendasi dewan mengorbankan agenda tahunan ini," katanya.