Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FPI Banyuwangi Sudah Dibekukan Dua Bulan

Kompas.com - 30/06/2010, 13:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Front Pembela Islam Bidang Nahi Mungkar Munarman mengatakan, terkait peristiwa pembubaran acara yang digelar Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning Proletariyati di Banyuwangi, hal ini tidak dilakukan DPW FPI Cabang Banyuwangi sebagaimana ramai diberitakan media massa.

"Faktanya, DPW FPI Cabang Banyuwangi telah dibekukan dua bulan lalu. Tidak ada kegiatan organisasi di Banyuwangi. Jadi, secara organisatoris, FPI tidak bisa dikait-kaitkan," ujar Munarman pada jumpa pers yang digelar di Markas FPI di Petamburan III, Jakarta, Rabu (30/6/2010).

Ketika ditanya alasan pembekuan DPW FPI Cabang Banyuwangi, Munarman mengatakan, hal tersebut terkait persoalan internal FPI.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam KH Muhammad Al Khaththath, yang mengoordinasikan sejumlah ormas Islam, termasuk FPI dan Dewan Dakwah Islamiyah. "Secara organisasi, FPI juga tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan masyarakat tersebut," katanya.

Menurutnya, apa yang terjadi pada peristiwa di Banyuwangi adalah murni kasus pertikaian antara masyarakat Banyuwangi anti-PKI dan pembela PKI.

Munarman mengatakan, apa yang dilakukan Ribka bersama Rieke Dyah Pitaloka, yang keduanya adalah politisi PDI-P, adalah temu kangen eks PKI, bukan sosialisasi kesehatan. "Ini murni masyarakat Islam versus komunis," terang Munarman.

Persekongkolan jahat

FPI berpendapat, soal langkah Ribka menuntut pembubaran FPI adalah bentuk persekongkolan jahat antara kaum sekularis, pluralis, liberalis, dengan kaum marxis, leninis, dan komunis dalam mengembangkan opini untuk membubarkan ormas-ormas Islam, termasuk FPI, yang berusaha menegakkan syariat Islam.

Al Khaththath menyerukan masyarakat agar waspada terhadap upaya adu domba antaranak bangsa. "Syariat Islam adalah musuh paham marxisme, leninisme, komunisme, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme," kata Al Khaththath.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

    Nasional
    Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

    Nasional
    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

    Nasional
    Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

    Nasional
    Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

    Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

    Nasional
    Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

    Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

    Nasional
    Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

    Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

    Nasional
    Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

    Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

    Nasional
    Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

    Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

    Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

    Nasional
    Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

    Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

    Nasional
    'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

    "Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

    Nasional
    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Nasional
    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com