Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rieke Punya Bukti Keterlibatan FPI

Kompas.com - 30/06/2010, 15:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Rieke Dyah Pitaloka dikatakan memiliki bukti-bukti yang menunjukkan bahwa anggota FPI berada di lokasi ketika terjadi aksi masyarakat yang membubarkan pertemuan yang digelar Rieke dan Ribka Tjiptaning Proletariyati di Banyuwangi pada Kamis (24/6/2010). Kegiatan tersebut dibubarkan karena para anggota parlemen tersebut disebut-sebut menyebarkan paham komunis.

Rieke adalah anggota Komisi IX DPR, sedangkan Ribka merupakan Ketua Komisi IX DPR.

"Rieke mempunyai foto dan video yang menunjukkan ada orang FPI di sana. Saya sudah mendorong Rieke untuk menyerahkan fakta tambahan ke kepolisian," kata politisi PDI-P, Eva Kusuma Sundari, ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (30/6/2010).

Sejak kasus tersebut mencuat, Eva adalah salah satu anggota parlemen yang bersuara keras soal pembubaran itu. Eva sendiri mengaku memiliki pesan singkat (SMS) yang diyakini berasal dari Haji Agus, Ketua FPI Cabang Banyuwangi.

Menurutnya, isi pesan singkat tersebut pada intinya adalah ajakan untuk berkumpul dan membubarkan pertemuan tersebut.

Secara terpisah, Ketua DPP FPI Bidang Nahi Mungkar Munarman membantah bahwa FPI Cabang Banyuwangi terlibat.

"Faktanya, DPW FPI Cabang Banyuwangi telah dibekukan dua bulan lalu. Tidak ada kegiatan organisasi di Banyuwangi. Jadi, secara organisatoris, FPI tidak bisa dikait-kaitkan," ujar Munarman pada jumpa pers yang digelar di Markas FPI di Petamburan III, Jakarta, Rabu.

Ketika ditanya alasan pembekuan DPW FPI Cabang Banyuwangi, Munarman mengatakan, hal tersebut terkait persoalan internal FPI.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam KH Muhammad Al Khaththath. "Secara organisasi, FPI juga tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan masyarakat tersebut," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com