Wapres Minta Konstruksi MRT Dipercepat

JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk mengurai kemacetan lalu lintas di ibu kota Jakarta, Wakil Presiden Boediono meminta Japan for International Corporation Agency (JICA) mempercepat rancang bangun dan pembangunan konstruksi angkutan massal transportasi atau mass rapid transportation (MRT).

Diharapkan, dengan selesainya rancang bangun proyek MRT tahun depan, maka pembangunan konstruksinya sudah dapat dimulai beberapa tahun lagi.

Harapan itu disampaikan Wapres Boediono, sebagaimana diungkapkan Juru Bicara Wapres, yang juga Staf Khusus Wapres Bidang Media Massa Yopie Hidayat, kepada pers seusai mendampingi Wapres bertemu dengan Chairman JICA Kenzo Oshima di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (28/9/2010).

"Wapres memang sangat menaruh perhatian dengan pembangunan MRT. Oleh sebab itu, diharapkan pembangunan konstruksinya dipercepat. Lebih dulu diharapkan selesai tahun depan rancang bangunnya," tandasnya. Menurut Yopie, pembangunan proyek MRT memang salah satu dari 17 langkah terobosan yang ditetapkan Wapres untuk mengatasi kemacetan di Jakarta secara menyeluruh.

Yopie menambahkan, pelaksanaan pembangunan MRT masih berjalan pada jalurnya sehingga tidak ada hambatan yang mengganggu. "Sekarang ini masih on the track-lah pelaksanaannya," lanjutnya. Dikatakan Yopie, salah satu kemajuan yang bisa dicapai adalah disetujuinya jalur MRT dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju Kota.

Sebelumnya, yang baru disetujui adalah jalur Lebak Bulus ke Bundaran HI. "Jadi, nantinya, untuk mempercepat pembangunan MRT, jalur Lebak Bulus-Bundaran HI dibangun paralel dengan Bundaran HI-Kota," lanjut Yopie.

Ditanya apakah dibahas juga mengenai potensi tanah ambles dalam perencanaan pembangunan MRT, Yopie menampik. Sementara itu, menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto, untuk fase pertama dana pembangunan MRT yang telah ditandatangani pada Maret 2009 senilai 48,2 miliar yen.

"Akan tetapi, untuk fase kedua dan ketiga belum ada loan agreement-nya karena belum adanya daftar kegiatan dari Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas)," kata Rahmat. (KOMPAS/Suhartono)