Adipura Bekasi Terancam Dicabut KLH

Kompas.com - 19/11/2010, 18:43 WIB
EditorBenny N Joewono

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta menegaskan, pihaknya akan mencabut penghargaan Adipura yang diperoleh Kota Bekasi jika terbukti terjadi penyuapan.

"Jika terbukti maka Adipura akan dicabut," kata Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta di Jakarta, Jumat (19/11/2010).

Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi penggunaan dana APBD periode 2010 untuk melakukan penyuapan demi memperoleh Adipura 2010 untuk kota terbersih.

Terkait hal tersebut, Menteri Lingkungan Hidup telah memerintahkan penyelidikan internal kepada inspektorat untuk mencari kebenaran adanya penyuapan dalam penilaian Adipura.

"Saya sudah mengeluarkan surat dan menyerahkan sepenuhnya kepada inspektorat untuk mencari tahu. Saya berharap ini tidak ada, kalau memang sudah terjadi seperti itu, itu salah," katanya.

Ditambahkannya, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tidak membenarkan untuk menerima sesuatu dalam bentuk apa pun dari kabupaten/kota yang dinilai.

Apabila terbukti ada oknum KLH yang menerima sesuatu, maka akan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Dikatakannya, mekanisme penilaian untuk kota terbersih dilakukan secara transparan, mulai dari pemantauan lapangan hingga keputusan peraih Adipura dengan melibatkan media massa, LSM, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah.

"Jika benar terjadi kecurangan, ke depan kita akan mengubah mekanisme atau penilaiannya," tambahnya.

Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 atau Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 12 huruf e UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001.

Terungkapnya keterlibatan Wali Kota Bekasi bermula pada Juli 2010 saat KPK menangkap tangan Kabid Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bekasi Herry Suparjan dan Pejabat Inspektorat Wilayah Pemkot Bekasi Hery Lukman saat melakukan transaksi suap sebesar Rp 200 juta dengan auditor BPK Jawa Barat, Suharto.

Keterangan para tersangka pada kasus suap BPK Jawa Barat menyebutkan bahwa Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad pernah memberikan arahan agar jajaran Pemkot melakukan segala upaya agar audit keuangan Bekasi tahun 2009 memperoleh status Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK Jawa Barat. Juga dalam upaya memperoleh Adipura bagi Kota Bekasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.