Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Duh, Massa Bendera Jahit Mulut

Kompas.com - 06/12/2010, 15:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Massa aktivis Benteng Demokrasi Rakyat atau Bendera kembali mendatangi depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menuntut KPK menuntaskan kasus Century.

Di dalam aksinya, dua orang massa Bendera kembali melakukan aksi jahit mulut. Terhitung, sudah empat hari mulut mereka sengaja dijahit sejak Jumat (3/12/2010). "Mereka ini empat hari enggak makan. Bukan mencari popularitas, tapi untuk menekan KPK di bawah kepemimpinan Busyro segera menuntaskan kasus Century," ucap koordinator aksi, Simon Salakory, Senin (6/12/2010) di depan Gedung KPK, Jakarta.

Sambil membentangkan spanduk dan bendera bertuliskan "Usut Kasus Century", massa meminta KPK tidak tebang pilih kasus, termasuk dalam kasus Century. "Apabila KPK bisa menangkap dan mengusut kasus ratusan juta hingga miliaran, kenapa kasus Century yang Rp 6,7 triliun ini tak juga segera ditindak. Bongkar kasus ini dan seret siapa yang ada di belakangnya," tuntut demonstran.

Adapun di dalam orasinya, Simon mengaku akan mengerahkan massa lebih banyak lagi pada peringatan Hari Antikorupsi yang jatuh pada Kamis, 9 Desember 2010, untuk menggelar aksi di depan Gedung KPK.

Aksi ini tidak menyebabkan lalu lintas terhambat. Massa Bendera ini sebenarnya sudah sejak Rabu (1/12/2010) lalu menggelar aksinya di depan Gedung KPK. Tuntutan mereka pun sama dari hari ke hari, yakni meminta KPK, khususnya Ketua KPK terpilih Busyro Muqoddas, untuk menuntaskan kasus Century.

Bahkan, Busyro yang pada Kamis (2/12/2010) lalu mendatangi KPK tak lepas dari aksi massa Bendera. Saat itu, mobil Busyro yang hendak meninggalkan KPK dicegat massa Bendera di tengah jalan sehingga tidak bisa bergerak dan akhirnya polisi turun tangan untuk menepikan massa.

Tak kapok dicegat polisi, massa Bendera kembali melancarkan aksi protes pada Jumat (3/12/2010). Pada saat itu, massa Bendera mulai melancarkan aksi jahit mulut sebagai bentuk desakan kepada KPK. "Semoga di bulan terakhir tahun ini ada gebrakan dari KPK untuk menyelesaikan kasus Century. Jangan pilih-pilih kasus. Century harus segera dituntaskan," tandas Simon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com