Teten: KPK Sebaiknya Tantang Kejaksaan!

JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah-tengah dorongan publik agar Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih kasus tersangka kasus pajak Gayus HP Tambunan, Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan akan menelaah kembali putusan deponeering (pengabaian kasus) atas kasus dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Langkah ini, kata pegiat antikorupsi Teten Masduki, membuat dua pimpinan KPK terancam "tersandera" lagi.

"Lebih baik KPK menantang kejaksaan membawa kasus Bibit-Chandra ke pengadilan, dan diselesaikan secara hukum. Saya yakin kejaksaan akan kerepotan karena tidak cukup bukti," kata Teten seusai diskusi di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta, Rabu (8/12/2010).

Jika kejaksaan membatalkan putusan pengabaian kasus Bibit-Chandra yang telah diputuskan pelaksana tugas Jaksa Agung Darmono, kata Teten, maka pimpinan institusi penegak hukum itu sama saja telah melanjutkan proses kriminalisasi KPK.

"Justru Jaksa Agung fokus pada kasus yang menjadi perhatian publik, dan melakukan sinergi dengan KPK untuk menyusun program atau roadmap pemberantasan korupsi," ungkap Teten.

Seperti diwartakan, Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan akan menelaah lagi keputusan pengabaian kasus atas kasus dua pimpinan KPK, Bibit-Chandra, yang telah disampaikan Kejaksaan Agung pada Oktober 2010 lalu. Meski belum bersifat final, dia menyadari bahwa pengabaian kasus masih menjadi pro dan kontra di kalangan penegak hukum.

Alat kuasa negara harus dimintai pendapat terhadap pernyataan tentang pengabaian kasus. "Seharusnya, setelah diminta pendapat, baru disampaikan. Tetapi, ini sudah disampaikan, dan ini memang dilematis. Namun deponeering merupakan keputusan institusional yang sudah diambil teman-teman di dalam. Bagi saya, akan saya coba telaah," ujar Basrief, menjawab pertanyaan sejumlah anggota Komisi III, dalam rapat kerja di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Rabu.

Merujuk pada pendapat MA, meskipun telah ada keputusan pengadilan, pengabaian kasus dapat dijadikan salah satu keputusan karena merupakan kewenangan Jaksa Agung. "Ke depan akan dibicarakan lagi. Pengambilan keputusan, jika harus ambil deponeering, merupakan keputusan institusi yang diambil saat itu dan saya akan telaah. Bagi saya, yang penting alasannya sudah tepat atau belum," kata Basrief.