Pemkot Bahas Ulang Rancangan KUA-PPAS

SURABAYA, KOMPAS - Pemerintah Kota Surabaya akan membahas ulang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara 2011 dengan DPRD Surabaya. Pemerintah merasa tidak perlu merevisi rancangan itu karena semua sudah tepat.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sudah memihak warga miskin.

Beberapa satuan anggaran dinaikkan agar lebih layak bagi penerima. ”Itu disusun sejak saya masih di Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya,” ujarnya, Kamis (23/12) di Surabaya.

Rancangan KUA-PPAS sudah disusun secara cermat untuk memenuhi kebutuhan wajib di bidang pendidikan dan kesehatan. Pembesaran anggaran dimaksudkan agar penerima mendapat tunjangan lebih layak. ”Tunjangan untuk bunda PAUD (pendidikan anak usia dini) dinaikkan dari Rp 25.000 menjadi Rp 50.000,” katanya..

Sebelumnya DPRD Surabaya mengembalikan Rancangan KUA-PPAS dan RAPBD karena menilai Rancangan KUA-PPAS tidak memihak warga miskin. Sementara APBD dikembalikan karena Rancangan KUA-PPAS belum selesai dibahas.

Permintaan revisi disampaikan lewat surat DPRD Surabaya bernomor 172/148.4/436.5/2010 bertanggal 22 Desember 2010. DPRD menyampaikan tujuh catatan di dalam surat itu.

Pasar modern

Pertama, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dinilai lebih mengutamakan pengembangan pasar modern seperti mal ketimbang pasar tradisional. Kedua, pembangunan infrastruktur diutamakan untuk kepentingan pengusaha ketimbang pemberdayaan masyarakat (UKM).

Ketiga, sektor pendidikan tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat miskin. Keempat, permintaan agar perolehan PAD dari pajak daerah tidak memasukkan pajak PKL.

Kelima, program kesehatan dinilai turun hingga 60 persen. Keenam, Pemkot dituding memangkas 400 lembaga PAUD, dari 700 lembaga menjadi 300 lembaga. Terakhir, anggaran untuk UKM dinilai sangat kecil.

Kepala Bappeko Surabaya Hendro Gunawan mengatakan, anggaran pendidikan Surabaya justru dinaikkan Rp 400 miliar. Tahun depan, anggaran pendidikan ditetapkan Rp 1,73 triliun atau 35,38 persen APBD. ”Alokasi terbesar untuk bantuan operasional pendidikan daerah, sebesar Rp 513,5 miliar,” tuturnya.

Tentang pembinaan PAUD, Pemkot memang memecahnya. Dinas Pendidikan membina 300 lembaga PAUD dan Badan Pemberdayaan Masyarakat KB membina 700 lembaga PAUD.

”PAUD yang dibina bukan dikurangi. Tahun depan justru bertambah 300 lembaga di Dinas Pendidikan. Nilai total anggaran dinaikkan dari Rp 6,8 miliar jadi Rp 9 miliar,” kata Hendro. (raz)