Pesan Kependudukan 2011

Dalam suatu konferensi internasional tentang kependudukan dan KB tahun lalu, saya berdiskusi dengan seorang menteri kependudukan salah satu negara di Afrika. Dia berkata, ”Kami beruntung memiliki kementerian kependudukan meski jumlah penduduk kami tidak banyak.”

Secara tak langsung dia menyatakan keheranan mengapa Indonesia dengan jumlah penduduk begitu besar justru tidak merasa perlu punya kementerian kependudukan. Indonesia adalah kontributor terbesar kelima dunia dalam pertambahan jumlah penduduk setelah China, India, Brasil, dan Nigeria.

Jika kita menelaah kembali UU Nomor 39 Tahun 2008, sebenarnya kependudukan salah satu urusan pemerintahan yang dapat diurus kementerian tersendiri. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan diterbitkannya beberapa peraturan pemerintah (PP). Namun, penyusunan beberapa PP tersebut belum terdengar kelanjutannya hingga awal 2011 ini. BKKBN, yang berubah nama menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, bukanlah institusi setingkat kementerian sehingga sulit mengajukan rancangan PP dimaksud.

Saat ini kita berpacu dengan waktu. Angka kelahiran di Indonesia, yang mencapai 4,5 juta bayi per tahun, indikasi nyata ancaman ledakan penduduk nasional. Tidak mungkin berharap kualitas penduduk akan lebih baik tanpa mengendalikan kuantitas. Semuanya sangat bergantung kepada para pemimpin kita menyikapi kependudukan.

Sonny Harry B Harmadi Kepala Lembaga Demografi FEUI dan Ketua Umum Koalisi Kependudukan