Keamanan Pangan dan Hak Konsumen
Cemaran mikroorganisme pada makanan merupakan kasus yang sering kita jumpai. Banyak insiden diare di masyarakat akibat cemaran bakteri E coli pada makanan dan minuman. Namun, kasus kontaminasi bakteri Enterobacter sakazakii pada susu formula di Indonesia belum banyak laporan epidemiologinya.
Sepanjang 1983-2004 di seluruh dunia dilaporkan 60 kasus kontaminasi bakteri Enterobacter sakazakii pada bayi terkait susu formula, yaitu di Amerika Serikat, Eslandia, Kanada, Israel, dan Belgia. Gejalanya bervariasi, mulai dari diare sampai meningitis dan kematian. Dampak itu 80 persen terjadi pada bayi di bawah usia satu tahun, 66 persen berusia kurang dari satu bulan (utamanya bayi prematur), bayi berat badan lahir rendah, atau bayi dari ibu HIV/AIDS. Risiko bagi bayi di atas satu tahun dan berbadan sehat sangat kecil (Kompas, 29 Februari 2008).
Ada tiga sumber yang mungkin tercemar pada susu formula,
Pemerintah harus bertindak cepat menuntaskan kasus keamanan pangan, seperti susu formula yang terkontaminasi ini. Pertama, adalah tugas pemerintah memberikan rasa aman kepada konsumen. Kedua, melindungi produsen pangan yang jujur agar tidak bangkrut. Ketiga, penegakan hukum.
Pasal 47 PP No 28/2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan menyebutkan, jika produk pangan membahayakan kesehatan dan jiwa manusia harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan. Langkah penegakan hukum ini menjadi kata kunci agar kasus-kasus serupa tidak terulang pada masa mendatang.
Di sisi lain, kasus ini bisa menjadi momentum awal kampanye nasional gerakan ibu menyusui. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Badan PBB untuk Anak-anak (Unicef), kini tinggal 61 persen ibu yang mau menyusui bayinya selama empat bulan dan hanya 35 persen yang menyusui hingga enam bulan.
Terpopuler
Now Trending
