Jakarta Butuh Pemimpin yang Abnormal

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Golkar, Prya Ramadhani, mengungkapkan bahwa persoalan Jakarta sudah sedemikian kompleks, bahkan cenderung abnormal. Oleh karena itu, menurut dia, Jakarta membutuhkan pemimpin yang abnormal dan membuat dobrakan, tidak harus menjadi ahli.

”Jakarta harus mencari pemimpin yang berani dan pintar mengelola, bukan hanya ahli saja karena tidak mungkin ahli bisa semua bidang. Masalah Jakarta ini sudah abnormal, jadi perlu orang yang abnormal juga untuk mengubah Jakarta,” kata Prya, Jumat (17/3/2011), dalam diskusi ”Siapa Pengganti Fauzi Bowo?” di Rumah Makan Nusantara, Jakarta.

Ia menyoroti beberapa persoalan selama kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo empat tahun ini. Prya menilai Pemprov DKI saat ini masih berpikir sebagai provinsi, bukan sebagai ibu kota negara. Dengan demikian, koordinasi antara pusat dan daerah pun terbilang buruk. ”Contohnya dinas perumahan. Tugasnya memang membuat rumah susun. Dia hanya berpikir itu saja, tapi peruntukannya untuk siapa enggak tahu. Seperti di Cakung, Marunda, akhirnya tidak terpakai. Ini menciptakan kerugian,” ujar Prya.

Prya menegaskan, seorang pemimpin harus mengenali wilayahnya sendiri dan mengetahui apa permasalahan rakyatnya. Selama ini Prya melihat masyarakat masih sering disulitkan dengan berbagai birokrasi dan prosedur, seperti yang terjadi dalam pengurusan kartu keluarga miskin (gakin) di bidang kesehatan. ”Programnya sudah bagus, tapi untuk mendapatkan kartu Gakin susah. Kenapa warga tidak langsung diberi kartu Gakin, jadi tidak akan ada warga yang menyalahgunakan kartu itu,” tutur Prya.

Prya adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta. Pencalonannya didukung penuh di tingkat DPD. Namun, sejauh ini selain Prya ada dua calon lain dari internal Golkar, yakni Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin dan anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya.

Terhadap calon-calon ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan melakukan survei melalui badan independen pada pertengahan tahun 2011.