Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Norman "Kebanjiran" Tawaran Rekaman

Kompas.com - 08/04/2011, 12:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah "mendadak" terkenal lewat video rekaman berjudul "Polisi Gorontalo Menggila" yang beredar di YouTube, Briptu Norman Kamaru, anggota Brimob Polda Gorontalo langsung ditawari rekaman oleh berbagai pihak.

"Banyak yang menawari dia rekaman. Ada beberapa pihak yang menghubungi saya dan Kasat Brimob Polda Gorontalo (AKBP Anang Supena)," ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Untung Yoga Ana di Mabes Polri, Jumat (8/4/2011), seusai berbincang-bincang dengan Norman.

Norman datang ke Mabes Polri untuk menghadap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam berserta jajarannya. Dia datang dari Gorontalo didampingi Anang.

Yoga mengatakan, perlu dibahas lebih jauh sebelum izin rekaman diberikan kepada Norman.

"Dari dinas, prinsipnya (izin diberikan) sejauh yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas pokoknya sebagai anggota Polri dan dapat diyakini memberi manfaat bagi masyarakat," kata Yoga.

Lalu, bagaimana tanggapan Norman atas tawaran itu? "Kalau enggak ganggu tugas, saya oke-oke aja," kata pria yang menyenangi lagu India sejak kecil itu.

Seperti diketahui, Norman mendadak terkenal akibat aksi kocaknya mengikuti gerak bibir dari lagu milik bintang India, Shahrukh Khan. Menurut Norman, ia merekamnya sambil berjoget hanya untuk menghibur rekannya yang tengah stres akibat perselisihan dengan istrinya. Ia pun tak tahu siapa yang mengunggah video tersebut.

Polri sempat akan memberi sanksi lantaran Norman dalam video berdurasi 6 menit 30 detik tersebut beraksi dengan pakaian dinas. Setelah mendapat dukungan publik, Norman hanya dihukum bernyanyi dan berjoget di hadapan rekan-rekannya di Markas Polda Gorontalo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

    Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

    Nasional
    Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

    Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

    Nasional
    LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

    LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

    Nasional
    PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

    PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

    Nasional
    Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

    Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

    Nasional
    Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

    Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

    Nasional
    Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

    Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

    Nasional
    Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

    Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

    Nasional
    Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

    Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

    Nasional
    BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

    BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

    Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

    Nasional
    Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

    Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

    Nasional
    Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

    Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

    Nasional
    Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

    Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

    Nasional
    JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

    JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com