Pelaksanaan ERP Paling Cepat Akhir 2012

Kompas.com - 27/08/2011, 15:46 WIB
EditorBastian

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Pemerintah Daerah DKI Jakarta membatasi peredaran jumlah kendaraan melalui mekanisme Electronic Road Pricing (ERP) setelah Lebaran 2011 sepertinya masih perlu waktu. Pasalnya, payung hukum yang membawahi terlaksananya program masih belum siap.

Padahal, Peraturan Pemerintah (PP) No 32 sudah diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Juni 2011. Isinya mengatur tentang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, merupakan peraturan pelaksana dari Undang Undang No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam peraturan itu disebutkan bahwa pemerintah boleh meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas.

Jadi, pelaksanaannya berdasarkan perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan, ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum serta kualitas lingkungan. Caranya, dengan membatasi peredaran kendaraan bermotor (mobil, motor, truk) bisa diterapkan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu, salah satu yang paling kongkret, penerapan ERP untuk mobil dan motor.

Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat dijumpai di Sunter, Jakarta Utara mengatakan, payung hukum terkait pelaksanaan ERP akhirnya sudah dikeluarkan. Tapi, belum lengkap karena masih ada hal lain yang belum diselesaikan. "Yang ditunggu Peraturan Pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 28 (tahun 2009) tentang pajak dan retrubusi daerah. Ini yang nanti mengatur kemana pos pemasukan ERP diberikan," jelas Udar, hari ini (26/8).

Udar melanjutkan, dari kalangan Kementerian Perhubungan menginginkan pemasukan yang diperoleh dari ERP nantinya dikembalikan lagi ke bidang yang sama, meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan transportasi, bukan ke pos lain. "Sampai saat ini, PP terkait ini masih dibahas di level Kementerian Keuangan dan belum putus," sebut udar.

"Targetnya akhir tahun ini keluar, baru awal tahun di siapkan sarana dan prasarana. Setelah proses lelang pengadaan fasilitas, paling cepat (ERP) bisa dilaksanakan akhir 2012 atau awal 2013," tukas Udar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Imam Singgung Kartu Depok Sejahtera, Pradi: Itu Program Pemeritah Pusat

Imam Singgung Kartu Depok Sejahtera, Pradi: Itu Program Pemeritah Pusat

Megapolitan
Pemkot Tangerang Usung 4 Program Prioritas dalam RAPBD 2021

Pemkot Tangerang Usung 4 Program Prioritas dalam RAPBD 2021

Megapolitan
Berkas Perkara Kasus Pabrik Narkoba di Cipondoh Sudah Rampung

Berkas Perkara Kasus Pabrik Narkoba di Cipondoh Sudah Rampung

Megapolitan
Soal Gini Ratio, Imam Sebut Kota Depok Lebih Baik dari Jakarta dan Indonesia

Soal Gini Ratio, Imam Sebut Kota Depok Lebih Baik dari Jakarta dan Indonesia

Megapolitan
Viral Video Pengemudi Ojol Dibegal di Klender, Polisi Lakukan Penyelidikan

Viral Video Pengemudi Ojol Dibegal di Klender, Polisi Lakukan Penyelidikan

Megapolitan
Debat Pilkada Depok: Pradi Janjikan Dana RW, Imam Dana Kelurahan

Debat Pilkada Depok: Pradi Janjikan Dana RW, Imam Dana Kelurahan

Megapolitan
Debat Kandidat Pilkada Depok: Imam Tanya soal Kesehatan, Pradi Malah Bahas UMKM

Debat Kandidat Pilkada Depok: Imam Tanya soal Kesehatan, Pradi Malah Bahas UMKM

Megapolitan
Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Sepeda MTB di Jakarta

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Sepeda MTB di Jakarta

Megapolitan
Pradi: Kami Akan Jaga Pertumbuhan Ekonomi Depok Tanpa Korbankan Kesehatan Warga

Pradi: Kami Akan Jaga Pertumbuhan Ekonomi Depok Tanpa Korbankan Kesehatan Warga

Megapolitan
Imam Sebut 1.000 Kios Sudah Dibangun di Depok, Afifah: Lihat Kenyataan di Lapangan

Imam Sebut 1.000 Kios Sudah Dibangun di Depok, Afifah: Lihat Kenyataan di Lapangan

Megapolitan
Atasi Masalah Generasi Muda, Idris-Imam Janji Bangun Alun-alun hingga Depok Creative Hub

Atasi Masalah Generasi Muda, Idris-Imam Janji Bangun Alun-alun hingga Depok Creative Hub

Megapolitan
Imam Pamer Alpukat dan Belimbing Saat Debat Kandidat Pilkada Depok

Imam Pamer Alpukat dan Belimbing Saat Debat Kandidat Pilkada Depok

Megapolitan
Debat Kandidat Pilkada Depok, Imam Budi Janji Manfaatkan Lahan Tidur untuk Urban Farming

Debat Kandidat Pilkada Depok, Imam Budi Janji Manfaatkan Lahan Tidur untuk Urban Farming

Megapolitan
Pradi-Afifah Janji Batasi Izin Pendirian Pasar Modern jika Menang Pilkada Depok

Pradi-Afifah Janji Batasi Izin Pendirian Pasar Modern jika Menang Pilkada Depok

Megapolitan
UPDATE 30 November: Ada 2.909 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, Terbanyak di Karawaci

UPDATE 30 November: Ada 2.909 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, Terbanyak di Karawaci

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X