Penambahan Kereta Terkendala Listrik

Jakarta, Kompas - Sejumlah 30 kereta rel listrik bekas dari Jepang yang tiba di Jakarta pada 31 Agustus dipersiapkan untuk operasional di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Namun, rencana itu masih membutuhkan dukungan ketersediaan listrik untuk menggerakkan kereta.

Kondisi KRL yang diimpor dari Jepang itu masih harus dicek ulang dan dilengkapi lagi di Balai Yasa Manggarai. Selain itu, sejumlah persyaratan juga mesti dipenuhi sebelum kereta bisa dioperasikan, antara lain sertifikasi kereta dari Kementerian Perhubungan. Proses ini membutuhkan waktu sekitar satu bulan.

Sekretaris Perusahaan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) Makmur Syaheran, Kamis (1/9), mengatakan, cadangan kereta Commuter Line yang ada saat ini berjumlah 3-4 rangkaian.

”Jumlah ini sudah mencukupi sehingga setiap kali ada Commuter Line yang mengalami gangguan bisa segera diganti dengan kereta cadangan,” ujar Makmur.

Hal ini juga membuat pembatalan perjalanan karena gangguan kereta bisa ditekan. Sementara ini, Makmur melihat belum dibutuhkan penambahan KRL cadangan. Kondisi ini membuat KRL yang baru diimpor dari Jepang bisa digunakan langsung untuk operasional lapangan. Apalagi, kebutuhan penumpang terus meningkat.

Namun, persoalan kelistrikan masih mengganjal. Ketersediaan listrik untuk operasional KRL saat ini sudah di ambang batas. Bahkan, di beberapa titik, ketersediaan listrik tidak memadai sehingga berbagai cara harus dilakukan, termasuk mematikan pendingin ruangan di dalam kereta.

Jumlah rangkaian kereta dalam satu petak juga harus disesuaikan dengan listrik yang tersedia. Bila jumlah kereta lebih banyak dibandingkan dengan ketersediaan listrik, KRL tidak bisa bergerak.

Hal ini juga mengganggu operasional karena perjalanan KRL dari stasiun pemberangkatan hingga ke stasiun tujuan seharusnya bebas dari hambatan agar tidak mengganggu perjalanan kereta.

”Kalau kereta harus berhenti lama karena menunggu giliran lewat, perjalanan keseluruhan akan terganggu. Karena itu, kami juga tidak bisa memaksakan menambah perjalanan kereta bila ketersediaan listrik tidak juga memadai,” kata Makmur.

Kewenangan pusat